Repelita Jakarta – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, baru-baru ini memicu sorotan tajam publik. Pasalnya, dalam perjalanan menuju lokasi acara, rombongan Presiden melewati tumpukan sampah yang menumpuk di sepanjang jalan. Momen tersebut terekam dan viral di media sosial, memunculkan keprihatinan terhadap kondisi kebersihan dan pengelolaan sampah di daerah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta evaluasi mendalam terhadap tata kelola lingkungan di daerah-daerah yang sering dilalui oleh pejabat tinggi negara. Senator Hj. Eva Susanti dari Sumatera Selatan menilai bahwa kejadian tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan sampah. Ia mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan tindakan konkret untuk mengatasi masalah sampah yang mencemari lingkungan.
Selain itu, Senator Agita Nurfianti dari Jawa Barat juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang ada. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi momentum untuk meninjau kembali efektivitas program-program yang telah dijalankan dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menargetkan penyelesaian 100 persen masalah sampah pada tahun 2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk mencapai target tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai payung hukum utama dalam pengelolaan sumber daya alam.
Namun, meskipun ada kebijakan di tingkat pusat, tantangan di lapangan tetap besar. Kondisi seperti yang terlihat dalam kunjungan Presiden menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat daerah masih memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, evaluasi terhadap tata kelola lingkungan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
