Repelita Jakarta - Roy Suryo kembali menjadi sorotan publik.
Pakar telematika dan politikus itu mengklaim menemukan kejanggalan dalam skripsi Presiden Joko Widodo.
Pada Selasa (15/4/2025), Roy Suryo bersama Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mengunjungi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Mereka meminta akses untuk memeriksa dokumen akademik Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut, Roy Suryo mengungkapkan temuan-temuan yang dianggapnya mencurigakan.
Menurutnya, skripsi Jokowi tidak memiliki lembar pengesahan dari dosen penguji.
Selain itu, tidak ada nama dosen pembimbing yang tercantum, termasuk nama Pak Kasmujo yang sebelumnya disebut-sebut sebagai pembimbing Jokowi.
Roy juga menyoroti tidak adanya tanggal pengesahan pada dokumen tersebut.
Ia menilai hal ini sebagai indikasi adanya kejanggalan dalam proses akademik Jokowi.
Namun, pihak UGM membantah klaim tersebut.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyatakan bahwa mereka memiliki bukti lengkap perjalanan akademik Jokowi.
Bukti tersebut mencakup registrasi, daftar mata kuliah, pelaksanaan KKN, ujian skripsi, hingga kelulusan.
Ijazah asli, menurut Sigit, disimpan oleh Jokowi sendiri, sementara UGM hanya menyimpan fotokopinya.
Sigit juga menegaskan bahwa skripsi asli masih tersimpan di perpustakaan fakultas dan dapat diperlihatkan kepada publik.
Ia menyayangkan tudingan yang dianggapnya tidak berdasar dan dapat merusak reputasi institusi.
Ketegangan sempat terjadi selama pertemuan tersebut.
Sekretaris UGM menilai permintaan akses tersebut melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Namun, Roy Suryo berpendapat bahwa UGM seharusnya lebih transparan, mengingat statusnya sebagai institusi pendidikan negeri.
Publik pun menantikan klarifikasi lebih lanjut dari kedua belah pihak.
Apakah klaim Roy Suryo memiliki dasar yang kuat ataukah tudingan tersebut tidak berdasar?
Pertanyaan ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Pihak berwenang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas dan objektif mengenai isu ini.
Transparansi dalam hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan pejabat negara.
Editor: 91224 R-ID Elok
