Berikut adalah versi berita yang sudah disunting sesuai format Repelita Online:
Repelita, Bandung - Ijazah SMA dan Sarjana UGM milik mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik.
Di Solo, gugatan baru terhadap keaslian ijazah SMA Jokowi telah diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan ini dilayangkan oleh Dr Taufik SH MH, pakar hukum pidana, yang menyebut bahwa ijazah dari SMA Negeri 6 Surakarta yang digunakan Jokowi untuk mendaftar ke UGM tidak sah.
Menurutnya, Jokowi saat itu bersekolah di SMPP, sehingga ijazah yang sah seharusnya berasal dari institusi tersebut. PN Solo pun dijadwalkan akan segera menyidangkan perkara ini.
Sementara itu, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) bersama sejumlah tokoh dan elemen masyarakat juga menelusuri keabsahan ijazah Sarjana Kehutanan Jokowi dari UGM.
Pada Selasa, 15 April 2025, TPUA mendatangi kampus UGM dan diterima oleh Wakil Dekan Fakultas Kehutanan. Namun, pihak fakultas tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas sejumlah pertanyaan dari TPUA.
Disebutkan bahwa sebelumnya pihak Rektorat juga telah menerima kunjungan dari alumni UGM seperti Dr Roy Suryo, dr Tifa, dan Dr Rismon Sianipar yang membahas isu serupa.
Baik pihak fakultas maupun universitas dinilai tidak mampu memberikan klarifikasi atau membuka dokumen secara rinci. Penjelasan hanya disampaikan secara lisan dan dinilai tidak memadai sebagai bentuk verifikasi.
TPUA pun tidak menerima salinan dokumen atau keterangan tertulis. Pihak fakultas berjanji akan menyampaikan jawaban di kemudian hari.
Pada 16 April 2025, Jokowi menerima tiga advokat dari TPUA di kediamannya. Kepada mereka, Jokowi menyampaikan bahwa ia hanya akan memperlihatkan ijazah jika diperintahkan pengadilan.
Namun pada hari yang sama, Jokowi justru memamerkan ijazah-ijazah tersebut kepada wartawan. Anehnya, ia melarang dokumentasi berupa foto atau rekaman.
Sikap ini dinilai kontradiktif. Jokowi dianggap tidak jujur karena menolak menunjukkan ijazah kepada TPUA, tetapi memperlihatkannya ke media dengan pembatasan.
TPUA menilai alasan menunggu perintah pengadilan tidak relevan. Dalam perkara perdata, pembuktian adalah hak bebas masing-masing pihak tanpa perlu menunggu perintah.
Salah satu indikasi ijazah Jokowi palsu adalah kesesuaian antara dokumen yang diperlihatkan dengan salinan yang telah lama beredar di media sosial. Salinan tersebut sebelumnya pernah ditampilkan oleh kader PSI.
Menurut uji saintifik, foto pada ijazah lebih menyerupai sepupu Jokowi, Dumatno Budi Utomo, daripada Jokowi sendiri.
Begitu pula skripsi Jokowi yang diperlihatkan UGM. Dokumen tersebut identik dengan yang sempat difoto oleh Dr Rismon saat mendatangi perpustakaan Fakultas Kehutanan.
Ia menyebut telah melakukan telaah dari berbagai aspek dan meyakini bahwa skripsi serta lembar pengesahannya tidak autentik.
Temuan penting dari rangkaian kegiatan 15-16 April 2025 disebut memperkuat fokus pada dokumen skripsi dan ijazah yang selama ini beredar. Tidak ada dokumen lain yang ditunjukkan oleh UGM di luar yang sudah tersebar luas tersebut.
Menurut TPUA, menunda pembuktian dengan alasan perintah pengadilan tidak akan menghapus penilaian publik terhadap dugaan pemalsuan ijazah dan skripsi Jokowi.
TPUA pun telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri. Mereka terus menambahkan bukti secara bertahap, termasuk dari temuan dalam kegiatan “geruduk nasional”.
Salah satu keanehan adalah lembar pengesahan skripsi Jokowi yang lebih menyerupai tesis. Padahal gelar yang diperoleh adalah sarjana atau S-1.
Alasan yang diberikan kepada wartawan soal perubahan penampilan dalam ijazah—yakni penggunaan kacamata karena minus kecil dan kacamata yang pecah—justru memunculkan kecurigaan baru.
Pertama, foto dalam ijazah yang disebut asli justru memperlihatkan Jokowi berkacamata. Kedua, perlu ada pembuktian medis terkait minus kecil tersebut.
Isu kacamata pecah dan minus kecil yang disebut-sebut bisa saja menjadi bagian dari pembenaran terhadap dokumen yang diduga palsu.
Publik pun mendesak agar pengusutan dilanjutkan secara menyeluruh hingga kebenaran dapat ditegakkan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
