Dilema Gibran: Antara Ambisi Besar dan Tantangan Politik yang Menghadang

Repelita Jakarta - Gibran Rakabuming Raka kini resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Langkahnya untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 bersama Prabowo Subianto menjadi sorotan.

Meskipun usianya masih muda, kehadiran Gibran dalam pemerintahan menunjukkan kemajuan karier yang cukup cepat.

Namun, pencalonannya juga tak lepas dari kritik tajam dari berbagai kalangan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai pencalonan Gibran sebagai sebuah bentuk ketidaktaatan politis.

Hasto menganggap Gibran lebih mementingkan ambisi pribadi daripada mengikuti prinsip konstitusional yang ada.

Setelah dilantik, Gibran langsung menyampaikan visi besar mengenai Indonesia Emas 2045.

Di dalam visinya, Gibran menekankan pentingnya pembenahan dalam sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah menghapus sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang dianggapnya tidak merata.

Selain itu, ia juga mendorong penerapan mata pelajaran seperti coding, programming, dan digital marketing pada kurikulum sekolah di seluruh Indonesia.

Baca Juga

• Sidang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Digelar, Presiden Pilih Hadir di Vatikan ketimbang di PN Solo
• Empat Tokoh Dilaporkan ke Polisi Usai Terus Sebarkan Isu Ijazah Palsu Jokowi Meski UGM Sudah Klarifikasi
• Dokter Tifa Tantang Jokowi dan UGM Hadapi Digital Forensic Internasional Terkait Isu Ijazah Palsu
• Rayen Pono Laporkan Ahmad Dhani ke MKD Terkait Penghinaan Bernada Rasial

Gibran berharap dengan langkah ini, generasi muda Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global di masa depan.

Dalam upaya merealisasikan visinya, Gibran mengusung sejumlah program unggulan.

Program-program ini antara lain dana abadi pesantren, kredit untuk startup milenial, KIS Lansia, serta kartu Anak Sehat untuk mendukung pencegahan stunting.

Selain itu, ada juga program hilirisasi industri untuk sektor pertambangan, pertanian, dan perikanan, serta pengembangan ekonomi dan energi hijau.

Program-program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bagian dari proses pemindahan ibu kota negara, pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur diperkirakan akan selesai pada Agustus 2025.

Dengan luas lahan 14,8 hektar dan bangunan seluas 10.038,4 meter persegi, istana ini dirancang untuk menjadi simbol pemerintahan baru yang lebih dekat dengan masyarakat.

Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mulai berkantor di IKN pada Agustus 2028.

Kebijakan-kebijakan ini menjadi cerminan dari tekad Gibran untuk membawa perubahan besar dalam pemerintahan dan pembangunan Indonesia.

Namun, meski sudah mengemukakan berbagai program ambisius, Gibran tetap harus menghadapi banyak tantangan politik dan ekspektasi publik yang tinggi.

Sebagai seorang pemimpin muda, ia harus bisa membuktikan bahwa keberadaannya dalam pemerintahan tidak hanya untuk memenuhi harapan politik tertentu, tetapi juga untuk memajukan bangsa.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok