Sri Mulyani dan Airlangga Dikabarkan Mundur, Pasar Menanti Pengganti

Top Post Ad

Repelita Jakarta - Bisik-bisik politik ekonomi semakin nyaring terdengar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dikabarkan bakal mundur selepas Lebaran. Kabar ini disambut beragam oleh pelaku pasar, dengan sebagian pihak justru menilai sebagai angin segar yang membawa harapan baru.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai kinerja keduanya sudah tidak relevan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. “Ini seharusnya menjadi sentimen positif bagi pasar. Kenapa? Karena cara pengelolaan anggaran oleh Sri Mulyani tidak sejalan dengan visi ekonomi Prabowo,” ujar Bhima.

Menurutnya, kebijakan fiskal yang diterapkan Sri Mulyani selama ini justru menjadi penghambat. Penerimaan pajak anjlok akibat implementasi Coretax yang belum matang, sementara rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara terus tertunda. Selain itu, kebijakan utang di era Jokowi yang ia kawal juga berujung pada beban berat bagi pemerintahan baru. Efisiensi anggaran yang dipaksakan di 2025 justru memperburuk kondisi sektor usaha dan keuangan negara.

Dampaknya mulai terasa. Pengangkatan CPNS dan PPPK ditunda, meninggalkan banyak calon pegawai dalam ketidakpastian. Beberapa bahkan terjerumus ke pinjaman online hingga judi daring demi bertahan hidup. “Ini jelas menggerus popularitas Prabowo. Ketidakpuasan terhadap kebijakan anggaran dan perpajakan menjadi batu sandungan bagi pemerintah,” lanjut Bhima.

Baca Juga

• Profil Andrie Yunus KontraS: Advokat HAM di Balik Aksi Geruduk Rapat Revisi UU TNI
• Aktivis Terobos Rapat Tertutup Komisi I DPR, Tuntut Transparansi Pembahasan RUU TNI
• Anies Baswedan Jadi Penceramah Tarawih di Masjid Salman ITB, Angkat Tema "Ilmu dan Pikiran Kritis: Alat Penjaga Demokrasi"
• YLBHI Tolak Revisi UU TNI: "Akan Kembalikan Indonesia ke Rezim Orde Baru"

Nasib serupa juga menimpa Airlangga Hartarto. Sebagai nakhoda tim ekonomi, kebijakannya dinilai gagal membendung gelombang PHK. Banyak industri tutup, daya beli stagnan, sementara koordinasi kebijakan ekonomi tercerai-berai.

Namun, bagi pasar, mundurnya kedua menteri ini bukan sekadar soal pergantian wajah. Yang lebih krusial adalah siapa penggantinya. “Jika yang masuk adalah teknokrat atau birokrat karier, pasar akan merespons positif. Tapi jika penggantinya adalah politikus, apalagi kerabat Prabowo, maka kepercayaan bisa anjlok,” pungkas Bhima.

Dalam percaturan ekonomi dan politik, perubahan adalah keniscayaan. Namun, apakah benar Sri Mulyani dan Airlangga akan melepas jabatannya? Ataukah ini hanya bagian dari spekulasi yang mempermainkan ekspektasi pasar? Jawabannya masih menunggu waktu. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok