Repelita Jakarta - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, melontarkan kritik tajam terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah.
Ia menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi yang seharusnya terbuka dan transparan.
Melalui unggahan di akun X (sebelumnya Twitter), Saiful membagikan foto suasana Hotel Fairmont, tempat rapat tersebut berlangsung.
Dalam gambar tersebut, terlihat penjagaan ketat dengan kehadiran pria berseragam loreng.
"Gini suasana membahas revisi UU TNI untuk perluas peran TNI di wilayah sipil di hotel mewah. Dijaga kendaraan lapis baja kaya lagi perang di batas negara," tulis Saiful.
Ia menilai bahwa pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup ini bertentangan dengan prinsip partisipasi publik yang menjadi syarat utama dalam proses legislasi.
"Jelas miskin partisipasi publik padahal partisipasi ini diharuskan dalam proses legislasi… terlihat revisi ini menjauhkan DPR dan pemerintah dari rakyat," tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, membenarkan bahwa rapat memang digelar di Hotel Fairmont.
Menurutnya, pemilihan lokasi tersebut bertujuan untuk membahas revisi UU TNI secara lebih intensif dalam format konsinyering.
“Kalau di sini kan konsinyering, kamu tahu arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokkan, gitu ya,” ujar Utut di Hotel Fairmont, Jakarta.
Utut juga menegaskan bahwa bukan kali ini saja pembahasan RUU dilakukan di hotel.
Ia menyebut bahwa sejumlah undang-undang lain juga pernah dibahas di tempat serupa, seperti revisi UU Kejaksaan yang digelar di Hotel Sheraton Jakarta dan UU Perlindungan Data Pribadi yang dibahas di Hotel Intercontinental.
“Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Intercon, kok tidak dikritik?” kata Utut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
