Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Rudi S Kamri kembali melontarkan kritik tajam terkait carut-marutnya penyelenggaraan negara di Indonesia.
Dalam video YouTube-nya, Rudi S Kamri menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang semakin merajalela di pemerintahan.
Menurutnya, berbagai kejanggalan ini membuat Indonesia berada di ambang kehancuran alias "rungkad".
Rudi S Kamri menyoroti bagaimana sejumlah pejabat negara dengan mudahnya mengangkat saudara, relawan, atau orang-orang dari partai politik tertentu ke posisi strategis pemerintahan.
Ia menyebut ada menteri yang tanpa malu-malu mengangkat adik kandungnya menjadi staf ahli.
Ada pula yang mengangkat pengurus relawan sebagai pejabat eselon satu.
"Ini penyelenggaraan negara yang suka-suka. Ada yang angkat adiknya jadi staf ahli, ada yang angkat teman relawannya jadi eselon satu, ini jelas ada konflik kepentingan," ujar Rudi S Kamri.
Salah satu kasus yang disoroti adalah kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga mengangkat sejumlah kader partainya ke dalam struktur pemerintahan.
Rudi S Kamri menilai langkah tersebut sebagai bentuk politik imbal jasa karena PSI mendukung pemerintahan Prabowo.
Tak hanya itu, Rudi S Kamri juga mempertanyakan kebiasaan pemerintah membentuk berbagai satgas dan lembaga baru yang dinilainya hanya menghamburkan anggaran.
Salah satunya adalah Voluntary Carbon Market (Volu Singnet 2030) yang dianggapnya tidak memiliki urgensi.
"Kenapa sih senang sekali membentuk satgas-satgas baru? Itu pemborosan anggaran. Semua pejabat di situ dapat honor besar padahal di kementerian sudah ada ASN yang bisa mengurusnya," kritiknya.
Rudi S Kamri juga menyinggung dugaan korupsi besar-besaran di Pertamina Patra Niaga yang mencapai hampir Rp1.000 triliun.
Ia mempertanyakan mengapa Menteri BUMN Erick Thohir justru bertemu dengan Jaksa Agung di tengah kasus tersebut.
"Aneh Menteri BUMN bertemu Jaksa Agung saat ada dugaan korupsi jumbo. Kenapa malah bertemu bukan mengusut? Ini menimbulkan pertanyaan besar," ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan adanya komisaris Pertamina Patra Niaga yang berasal dari BPKP yang seharusnya menjadi lembaga pengawas keuangan negara.
Menurutnya, ini merupakan bentuk konflik kepentingan yang semakin memperlihatkan betapa buruknya tata kelola pemerintahan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
