Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini Rocky Gerung menyoroti laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Jokowi dalam daftar pemimpin paling korup di dunia.
Selain itu, Rocky Gerung juga menyinggung turunnya indeks demokrasi Indonesia berdasarkan laporan Economist Intelligence Unit (EIU).
Dalam YouTubenya, Rocky Gerung menyoroti fenomena tagar "Indonesia Gelap" yang terus ramai diperbincangkan di media sosial. Menurutnya, ini adalah cerminan dari kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah.
"Kalau istana percaya bahwa Indonesia baik-baik saja, kenapa mereka nggak bisa menepis isu ini?" kata Rocky Gerung.
Ia menilai pemerintah gagal membangun kontra-narasi yang kuat untuk meredam kritik dari masyarakat. Kritik yang datang, menurutnya, bukan hanya dari oposisi, tetapi juga dari rakyat yang semakin sadar akan kondisi demokrasi di Tanah Air.
Rocky Gerung juga menyoroti laporan EIU yang mencatat penurunan indeks demokrasi Indonesia. Salah satu faktor yang ia sebut adalah keterlibatan keluarga Jokowi dalam politik, terutama setelah putranya Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakil presiden.
"Ini adalah bentuk nyata dari nepotisme. Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mengubah aturan demi satu orang. Ini preseden buruk bagi demokrasi," tegas Rocky Gerung.
Menurutnya, keputusan Gibran maju dalam Pilpres 2024 adalah bentuk intervensi terhadap hukum. Hal ini kata Rocky Gerung merusak tatanan demokrasi dan menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia bisa diatur sesuai kepentingan tertentu.
Selain demokrasi, Rocky Gerung juga mengkritik laporan OCCRP yang menempatkan Jokowi dalam daftar pemimpin paling korup di dunia. Ia menilai bahwa banyak proyek yang dikerjakan pemerintah saat ini tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Salah satu yang disorotnya adalah proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
"IKN itu proyek mercusuar. Yang untung siapa? Bukan rakyat tapi para elite yang punya kepentingan di dalamnya. Ini bukan pembangunan ini bagi-bagi proyek," kata Rocky Gerung.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus lebih diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pembangunan infrastruktur yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Dalam pandangannya, Rocky Gerung menilai bahwa pemerintahan Jokowi lebih fokus pada pencitraan daripada menyelesaikan permasalahan mendasar rakyat. Ia menyoroti bagaimana narasi yang dibangun pemerintah seolah-olah menunjukkan keberhasilan, padahal kondisi di lapangan justru berbeda.
"Kita butuh transparansi, kita butuh akuntabilitas. Kalau terus dibiarkan seperti ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus merosot," ungkapnya.
Rocky Gerung pun mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberi ruang bagi kritik dan perbaikan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
