Repelita Jakarta - Rapat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Sabtu (15/3/2025) mendapatkan banyak sorotan.
Salah satu yang disorot terkait lokasi berlangsungnya rapat di salah satu hotel mewah, yaitu Hotel Fairmont di Jakarta.
Diketahui, alasan dipilihnya hotel mewah ini karena menjadi satu-satunya yang tersedia di antara pilihan yang lain.
Ditambah lagi, harga sewa Hotel Fairmont terjangkau. Sebab, hotel telah bekerja sama dengan pemerintah.
Meski begitu, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, mengaitkan hal ini ke Partai PDI Perjuangan.
Melalui cuitan di akun X pribadinya, Umar menyebut rapat ini seharusnya ditolak untuk berlangsung di hotel, apalagi Ketua Komisi I itu berasal dari PDIP yang disebutnya pro-rakyat.
“Ketua Komisi I itu PDIP. Jadi masih percaya kalau PDIP pro rakyat? Mustinya rapat di hotel ditolak donk dengan dalih apapun,” tulisnya.
Ia pun dengan tegas menyatakan heran terkait kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan terkait efisiensi anggaran, namun rapat justru berlangsung di hotel mewah.
“Heran, Prabowo serukan efisiensi, mereka malah rapat di hotel mewah. #Terlalu,” tuturnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
