Repelita Jakarta - Penulis ternama Tere Liye menyoroti keputusan DPR RI yang menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Hotel Fairmont, Jakarta, sebuah hotel bintang lima yang mewah.
Tere Liye mempertanyakan kesenjangan sosial yang terlihat dari pilihan lokasi rapat tersebut sambil memperlihatkan contoh gambar hotel.
“Kalian lihat gambar ini. Gambar ini adalah kamar hotel Fairmont Jakarta. Hotel bintang lima yang digunakan oleh pejabat untuk diam-diam ngebut rapat membahas revisi UU TNI,” ujar Tere Liye (16/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa kamar hotel yang digunakan memiliki luas mulai dari 49 meter persegi hingga lebih dari 300 meter persegi, dengan tarif yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 56 persen penduduk Jakarta tinggal di rumah berukuran di bawah 49 meter persegi, bahkan banyak yang kurang dari 19 meter persegi.
“Fix, rumah rakyat Indonesia bahkan lebih kecil dibanding toilet kamar hotel tersebut. Inilah yang disebut dengan kesenjangan sosial. Benar-benar kejam kesenjangan ini,” tukasnya.
Tere Liye juga mempertanyakan alasan DPR dan pejabat kementerian menggunakan hotel mewah untuk rapat, padahal mereka memiliki gedung-gedung bagus di Jakarta serta rumah dinas dan tunjangan perumahan.
“Mereka bisa rapat di sana. Mereka juga punya rumah dinas, tunjangan rumah, jadi buat apa mereka diinapkan di hotel?” tanyanya.
Ia menambahkan bahwa situasi ini semakin ironis mengingat pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran, yang berdampak pada banyak aspek kehidupan ASN kelas rendah dan rakyat kecil.
“Silakan kalian komplain soal ini ke anggota DPR, pejabat ini, maka mereka akan selalu punya argumen membantah. Bahwa mereka berhak dan boleh-boleh saja rapat di hotel mewah, lengkap dengan fasilitasnya,” imbuhnya.
“Padahal itu cuma konsidering, cukup ruang meeting kecil di DPR/kantor pemerintahan,” sambung dia.
Tere Liye juga menyoroti slip gaji pejabat yang pajak penghasilannya ditanggung oleh negara.
Tere Liye bilang, hal ini menunjukkan betapa pejabat telah menikmati berbagai fasilitas mewah tanpa memikirkan beban rakyat.
“Kita bahkan belum membahas substansi dan kualitas UU yang akan kalian hasilkan. Bahkan dari cara kalian melahirkan UU ini saja sudah bermasalah serius, kalian menikmati semua kemewahan fasilitas pejabat, maka dari mana rumusnya kalian benar-benar akan peduli pada rakyat banyak?” kuncinya.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont Jakarta.
Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa aturan DPR memungkinkan rapat legislatif berlangsung di luar Kompleks Parlemen Senayan, asalkan mendapatkan izin dari pimpinan DPR.
Ia juga menyebut bahwa Hotel Fairmont dipilih karena adanya kerja sama yang memberikan potongan harga bagi DPR.
Selain itu, Indra mengungkapkan bahwa intensitas pembahasan RUU TNI yang tinggi menjadi alasan utama perlunya tempat yang mendukung kelancaran diskusi.
Namun, publik mempertanyakan keputusan ini, mengingat tarif kamar di hotel bintang lima tersebut berkisar antara Rp2,6 juta hingga Rp4,6 juta per malam.
Menanggapi kritik soal penggunaan anggaran, Indra menekankan bahwa meskipun DPR juga terkena kebijakan efisiensi, masih ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk pembahasan undang-undang yang dianggap strategis.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pasal yang dinilai krusial ikut dibahas, termasuk aturan mengenai tugas pokok TNI, penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga sipil, serta batas usia pensiun.
Keputusan ini terus menjadi sorotan, terutama dari kelompok masyarakat sipil yang khawatir revisi RUU TNI akan membuka ruang lebih besar bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
