Proyek Gasifikasi Batu Bara Jadi DME Dikritik: Mahal, Berisiko, dan Tidak Ramah Lingkungan

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Pemerintah tengah mendorong pengembangan proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi impor LPG dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Rencananya, proyek tersebut akan didanai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Namun, rencana ini menuai kritik dari Institute for Essential Services Reform (IESR), sebuah lembaga think tank yang fokus pada advokasi dan kampanye pemenuhan kebutuhan energi berkelanjutan. Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa proyek DME ini tidak ekonomis. Biaya produksi DME dari batu bara diperkirakan sekitar $0,4–$0,5 per liter, yang hanya bisa murah jika mendapatkan subsidi besar-besaran.

“Kok begitu? Biaya produksi DME dari batu bara sekitar $0,4–$0,5 per liter. Bisa murah nggak? Hanya kalau harga #batubara disubsidi besar-besaran,” kata Fabby Tumiwa melalui akun resminya di X. Ia menambahkan, jika bahan baku batu bara disubsidi dan harga jual DME juga disubsidi, beban keuangan negara akan semakin besar. Artinya, proyek ini bisa menjadi beban APBN jangka panjang.

Selain itu, proyek ini membutuhkan offtaker (pembeli DME) jangka panjang agar investasi dapat balik modal. “Tapi siapa yang bisa menjamin permintaan gas tetap tinggi di masa depan? Risikonya besar,” tuturnya. Dari sisi lingkungan, gasifikasi batu bara menghasilkan emisi 3,5 ton CO₂ per ton DME, yang justru membuat Indonesia semakin bergantung pada energi fosil.

Fabby menyarankan alternatif yang lebih baik, seperti perluasan jaringan gas kota di daerah padat penduduk, elektrifikasi dapur dengan kompor listrik, dan investasi di energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Menurutnya, Badan Pengelola Investasi Danantara seharusnya fokus pada proyek energi terbarukan yang lebih menarik bagi investor.

Baca Juga

• Rektor UGM Didesak Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi, Dokter Tifa: "Kalau Tak Punya Bukti, Bisa Dipersalahkan"
• Abraham Samad: Dwifungsi Polri Lebih Berbahaya daripada Dwifungsi TNI
• Rizal Ramli Pernah Ingatkan Utang Indonesia seperti "Gelembung" Siap Pecah, IHSG Anjlok 6%
• Hotel Fairmont Jadi Sorotan: Dari Rapat RUU TNI hingga Langganan Jokowi

“PLTS dan PLTB bisa dikembangkan dalam kurun 3 tahun, cepat menghasilkan arus kas. Kedua, lebih mudah menarik pendanaan dari luar, mengurangi beban negara. Kemudian dapat mendorong transisi energi & stabilitas ekonomi,” ujarnya. Fabby juga mengingatkan bahwa Indonesia harus belajar dari masa lalu, di mana banyak investor asing awalnya tertarik dengan proyek hilirisasi batu bara menjadi DME, tetapi kemudian mundur karena aspek pendanaan dan risikonya terlalu tinggi.

“Jika proyek DME 100% dibiayai negara (termasuk lewat Danantara), feasibilitasnya dipertanyakan. Dana negara terbatas dan ada banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak!” tegasnya. Fabby menegaskan bahwa alih-alih memaksakan proyek DME yang mahal dan berisiko tinggi, lebih baik fokus pada solusi yang ekonomis, ramah lingkungan, dan menarik bagi investor.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa proyek DME tidak hanya akan dibangun di Sumatra Selatan, tetapi juga di Kalimantan. Rencana ini telah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas sebagai tindak lanjut dari pembahasan hilirisasi tahap pertama yang akan dibiayai oleh BPI Danantara. “Kita juga akan langsung melakukan pembangunan DME sebagai substitusi dari (impor) LPG. Ini akan kita lakukan di samping hilirisasi sektor perikanan, perhutanan, dan perkebunan,” kata Bahlil di Istana Negara.

Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME sebenarnya telah dirintis sejak era Presiden Joko Widodo, dengan PT Bukit Asam sebagai pelaksana utama dan dukungan investasi dari APCI. Proyek ini direncanakan berlangsung selama 20 tahun di wilayah Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) yang terletak di mulut tambang batu bara Tanjung Enim, Sumatra Selatan. BACBIE akan berada di lokasi yang sama dengan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8.

Namun, pada pertengahan 2023, APCI memutuskan untuk menarik diri dari proyek ini dan fokus pada pengembangan proyek hidrogen biru di AS. Keputusan ini membuat nasib proyek gasifikasi batu bara menjadi DME tidak jelas hingga saat ini. *

Editor: 91224 R-ID Elok