Petaka Banjir di Hulu, Dedi Mulyadi Geram Pemerintahan Tidak Ngerti Tata Ruang

Top Post Ad

 

Repelita Bogor - Hujan lebat yang mengguyur wilayah Jabodetabek beberapa waktu lalu menyebabkan banjir bandang, mulai dari daerah hulu hingga ke hilir. Jika sebelumnya banjir lebih sering terjadi di dataran rendah seperti Jakarta, kini wilayah dengan kontur lebih tinggi seperti Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, juga terdampak.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kemarahannya terhadap ketidaktahuan pemerintahan dalam mengelola tata ruang. "Saya marah, saya nangis, saya sebagai orang Sunda paham betul, leluhur Sunda itu di Bogor. Suatu yang disakralkan dibuatkan bangunan rekreasi begini pada hutan, orang gelantung-gelantung bercanda di situ, ini tempat harus dibenahi," kata Dedi dalam program "Dipo Investigasi" Senin malam (10/3/2025).

Dedi menegaskan bahwa kesalahan utama terletak pada pemerintahan yang tidak memahami tata ruang. "Yang salah selama ini pemerintahan yang nggak ngerti tata ruang, tahunya pendapatan daerah terus," tegasnya dengan nada kesal.

Baca Juga

• Kenaikan Pangkat Teddy Indra Wijaya Jadi Letnan Kolonel Tuai Kontroversi, Maruli Simanjuntak Jelaskan Keputusan TNI
• Rampai Nusantara Tegaskan Dukungan Penuh untuk Jokowi, Kritik Tajam Deddy Sitorus
• Gibran Rakabuming Dikecam soal Penggunaan Istilah Gramasi dalam Program Makan Bergizi Gratis
• Jejak Digital Reaksi Gusar Mertua Pratama Arhan ke Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Kena Sentilan Nyelekit

Ia juga menyoroti praktik jual beli lahan yang tidak terkendali. "Ya pasti ada jual beli lahan, orang PT Perkebunan ya konsen dalam perkebunan, bukan pembangunan ya, kalau nggak mampu menghasilkan lewat perkebunan, ya mundur saja. Ini juga orang Jakarta jangan nyalahin orang di atas, ini yang punya kebanyakan juga orang Jakarta," seru Dedi.

Sebelumnya, Hibisc Fantasy Puncak di Tugu Selatan, Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, yang dibongkar Dedi Mulyadi baru beroperasi empat bulan. Dedi menginstruksikan pembongkaran kawasan wisata tersebut mulai Kamis (6/3/2025).

Keputusan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran, termasuk pembangunan yang melebihi batas izin serta dampak terhadap lingkungan. Dedi menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menegakkan aturan, meskipun tempat wisata ini dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ), anak perusahaan BUMD Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita).

"Banyak pelanggarannya, lingkungan, terus izin lokasinya karena kan (mereka) membangun melebihi apa yang ditetapkan. Kemudian ketinggian bangunannya," kata Dedi di lokasi pembongkaran Hibisc kawasan Puncak, Jawa Barat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok