Pengamanan Ketat di DPR, 5.021 Personel Dikerahkan Hadapi Aksi Tolak RUU TNI

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Kepolisian mengerahkan sebanyak 5.021 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Anggota gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi, kami melibatkan 5.021 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulisnya.

Susatyo menjelaskan pengamanan dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI.

Sementara itu, pengarahan arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

Di sisi lain, Susatyo telah mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Baca Juga

• Cakram Pembentuk Planet Berusia 30 Juta Tahun Ditemukan, Tantang Teori Lama Astronomi
• Kebijakan Impor Gula Mentah Era Tom Lembong Dinilai Logis, Namun Diduga Rugikan Negara Rp578,1 Miliar
• CEO Indonesia Airlines Heran Maskapai di RI Selalu Rugi, Singapura Justru Bagi-Bagi Bonus
• Cica Wartawan Bocor Alus Tempo dapat Teror Kiriman Kepala Babi

Selain itu, Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang melintas di sekitar Gedung DPR RI," ucap Susatyo.

Lebih lanjut, Susatyo menegaskan bahwa anggota gabungan yang terlibat dalam pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi untuk menyampaikan pendapatnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono mengungkapkan bahwa RUU TNI bakal disahkan menjadi UU.

Dave mengatakan rapat paripurna pengesahan RUU TNI dijadwalkan digelar dalam waktu dekat.

"Ya, hasil rapat kemarin itu sudah diputuskan di tahap I. Jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna yang insyaallah dijadwalkan besok," ujar Dave di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok