Menteri Segel Empat Tempat Wisata di Puncak, Dedi Mulyadi Soroti Alih Fungsi Lahan

Repelita, Bogor - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto melakukan penyegelan terhadap empat tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Penyegelan ini dilakukan karena tempat-tempat tersebut dinilai melanggar aturan alih fungsi lahan.

Zulkifli Hasan mengatakan bahwa penyegelan dilakukan berdasarkan banyaknya aduan masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan, terutama banjir yang semakin parah di Jakarta dan sekitarnya. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan aturan yang berlaku.

"Dalam rangka kami dari Kementerian Lingkungan Hidup mendapat begitu banyak aduan masyarakat, serta melihat dampak banjir yang luar biasa, kami mengambil langkah tegas menegakkan aturan hukum," ujar Zulkifli Hasan usai melakukan penyegelan.

Empat lokasi yang disegel meliputi Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land. Zulkifli Hasan menyebut bahwa jumlah tempat yang disegel bisa bertambah dalam waktu dekat.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pembangunan tempat-tempat wisata tersebut. Pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil.

"Indikasi pelanggaran pidananya sudah ada, kami akan mendalami kasus ini dan menuntut pihak-pihak terkait," kata Hanif.

Baca Juga

• Medina Zein Minta Maaf dan Introspeksi Diri Usai Bebas dari Penjara: "Aku Percaya Karma Itu Ada"
• Reza Arap Klarifikasi Tuduhan Dukung Paslon 02: "Saya Tidak Pernah Sentuh Uang Politik"
• Presiden Prabowo Lantik 31 Duta Besar untuk Perkuat Hubungan Diplomatik Indonesia di Dunia
• Sodri, Preman Berkedok ASN Pemkab Bekasi, Viral Paksa Minta THR ke Pedagang Pasar Induk Cibitung

Berdasarkan hasil kajian, bangunan-bangunan yang disegel tersebut berkontribusi terhadap banjir di Jakarta dan Bekasi. Hanif menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak bisa tinggal diam dan harus segera mengambil langkah-langkah serius untuk mencegah dampak lebih lanjut.

"Pemerintah pusat harus bertindak tegas karena kejadian ini sudah berulang kali. Lingkungan telah memberikan sinyal bahwa jika kita terus melakukan pelanggaran seperti ini, maka bencana akan semakin besar," tegasnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa langkah penyegelan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan kondisi alam sesuai dengan peraturan tata ruang. Ia juga berencana berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna membahas dampak alih fungsi lahan di kawasan Puncak.

"Kami akan pastikan bahwa tidak ada lagi pembangunan vila atau bangunan lain yang merusak lingkungan di kawasan Puncak," ujar Dedi.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengambil langkah tegas dengan mencabut kewenangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam memberikan izin pembangunan. Ia menyatakan bahwa semua proses perizinan akan dikembalikan ke kepala daerah agar lebih selektif dalam menjaga lingkungan Kabupaten Bogor.

"Saya telah menandatangani peraturan bupati yang baru, di mana seluruh perizinan akan dikembalikan ke kepala daerah untuk memastikan tidak ada lagi izin yang merusak lingkungan," kata Rudy.

Selain itu, Rudy juga berencana mengevaluasi berbagai izin yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Bogor guna memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok