Megawati Ubah Sikap Dukung Revisi UU TNI, Pertanda PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo?

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, akhirnya mengubah sikapnya dengan memberikan dukungan terhadap revisi Undang-Undang (UU) TNI.

Perubahan sikap ini memunculkan spekulasi bahwa PDIP mungkin akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Sikap dukungan Megawati disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Mendukung, karena sesuai dengan apa yang diharapkan," ujar Puan dalam kesempatan itu.

Sebelumnya, Megawati sempat menolak revisi UU TNI yang dinilai kontroversial. Namun, menurut Puan, perubahan dalam revisi UU TNI saat ini sudah sejalan dengan harapan Megawati.

Meski demikian, Puan tidak secara gamblang menjelaskan apakah dukungan tersebut mengindikasikan bahwa PDIP akan bergabung dengan pemerintahan atau tetap berada di luar koalisi.

Saat ditanya mengenai status PDIP sebagai oposisi atau bagian dari pemerintah, Puan hanya menekankan bahwa partainya tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah demi kepentingan bangsa.

Baca Juga

• Semburan Api dari Sumur Bor di Bojonegoro Gegerkan Warga, Diduga Akibat Gas
• [BREAKING NEWS] Bentrokan di Depan DPR: Mahasiswa Jebol Pagar, Polisi Kerahkan Water Cannon
• Kantor Febri Diansyah Digeledah, LSAK: Kejahatan Korupsi Kerap Disimpan Orang Bercitra Baik
• Polemik Riwayat Pendidikan Jokowi: Warganet Pertanyakan Keaslian Ijazah dan Gelar "Drs" vs "Ir"

"Kami di DPR bekerja sama dan bergotong-royong dengan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara," tegas Puan.

Sebelumnya, Megawati menentang revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam pidatonya di Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo 2024 di MNC Tower, Jakarta, pada 30 Juli 2024, ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap revisi dua aturan tersebut yang dianggap sebagai upaya menyetarakan TNI dan Polri.

"Jika TNI AU memiliki pesawat, apakah itu berarti kepolisian juga harus memiliki pesawat? Itu kan tidak masuk akal," ujar Megawati.

Megawati heran dengan wacana penyamaan kedudukan TNI dan Polri. Menurutnya, pemisahan kedua institusi itu sudah diatur dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2000.

"Saya yang memisahkan karena TAP MPR harus dijalankan. Jadi, kenapa sekarang ingin disetarakan? Saya benar-benar tidak mengerti maksudnya," tegasnya.

Meski pada awalnya menolak, perubahan dalam revisi UU TNI tampaknya telah meyakinkan Megawati untuk memberikan dukungannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok