Repelita, Jakarta - Kepala Desa Srijaya di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Canih Hermansyah, meluapkan amarahnya terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai pembongkaran bangunan liar (bangli) di Bekasi. Pembongkaran ini dilakukan di sepanjang bantaran Kali Sepak, anak Kali Bekasi, di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (14/3/2025).
Canih mengklaim pembongkaran tersebut dilakukan tanpa surat teguran dan sosialisasi terlebih dahulu. "Seharusnya ini dijalankan sesuai dengan SOP, teguran pertama, kedua, ketiga, sosialisasi dulu, jangan seperti ini. Lah ini negara, bukan negara jajahan, kita sudah merdeka," kata Canih kepada Kompas.com di lokasi, Jumat (14/3/2025).
Canih bahkan menyebut Dedi Mulyadi sebagai gubernur otoriter yang hanya membuat keributan di wilayahnya. "Mentang-mentang dia Gubernur, enggak melihat keadaan. Kalau bikin ramai buat apaan, bikin keruh saja. Cuma Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahannya seperti otoriter," ungkap Canih.
Namun, Canih mengaku mendukung pembangunan daerah, tetapi cara pembangunan yang dipimpin Dedi dianggapnya salah. "Saya bukan tidak mendukung pembangunan daerah, bukan, saya mendukung. Tapi caranya yang salah. Bukan zaman penjajah ini," tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi bersama Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memimpin pembongkaran 60 bangli di bantaran Kali Sepak, yang terletak di Desa Srimukti dan Desa Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (14/3/2025) sejak pukul 10.00 WIB. Pembongkaran dilakukan dengan menggunakan alat berat ekskavator untuk meruntuhkan puluhan bangli yang telah berdiri lama di lokasi tersebut.
Warga setempat, seperti pedagang sate pemilik bangli, Wana (55), mengaku tak mendapatkan sosialisasi terkait pembongkaran yang dilakukan. "Tanggal 10 April mau digusur habis Lebaran. Yang hari ini enggak tahu, lurah enggak tahu, camat enggak tahu. Tahu-tahu hari ini," kata Wana di lokasi.
Saat Gubernur Dedi Mulyadi mencari Kepala Desa Canih Hermansyah yang sempat marah kepadanya, Dedi berbincang dengan seorang pemilik bangunan yang merupakan pria lanjut usia. Dalam perbincangan tersebut, Dedi menjanjikan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun warung baru bagi warga yang terdampak. "Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Siap setuju kan?" tanya Dedi kepada warga.
"Siap, Pak," jawab warga. Dedi kemudian menjelaskan bahwa pembongkaran tersebut dilakukan untuk mencegah banjir dan mengatasi penumpukan sampah di Kali Sepak. "Pengen kan warga di sini enggak banjir, enggak numpuk sampah, rapi dan bersih. Jadi setuju saya bongkar?" ujar Dedi. "Setuju, Pak," jawab warga.
Setelah mendengar dukungan tersebut, Dedi langsung mencari Canih yang sebelumnya sempat marah. "Mana yang tadi yang agak marah sama saya. Pak Kades, setuju kan?" ungkap Dedi. Canih yang sebelumnya mengkritik Dedi sebagai gubernur otoriter karena tidak mengikuti prosedur, akhirnya menyatakan setuju dengan pembongkaran tersebut.
"Setuju kalau ada penggantian," jawab Canih. Sikapnya pun berubah, dan ia menyatakan dukungannya terhadap program Dedi. "Alhamdulillah, jadi saya mendukung program Pak Gubernur," tegas Canih.
Namun, Dedi membantah pernyataan Canih dan menegaskan bahwa pembongkaran bangli ini bukanlah program gubernur. "Bukan program saya, program Bapak. Kan yang kebanjiran Bapak, bukan saya," imbuh Dedi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
