Repelita, Surabaya - Anggota DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa aksi mahasiswa yang mengusung tagar "Indonesia Gelap" merupakan akumulasi kekecewaan atas harapan besar yang tidak terealisasi.
Mantan Ketua DPD ini menyatakan bahwa dirinya menghormati pikiran dan pendapat mahasiswa. Namun, ia juga mengajak para mahasiswa untuk lebih kritis dalam melakukan koreksi terhadap apa yang terjadi di Indonesia, terutama mengenai konstitusi yang harus diperkuat agar Indonesia kembali berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.
LaNyalla menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI dengan tema "Kembali ke UUD 1945 untuk menjaga Keutuhan NKRI" di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Ia menyatakan bahwa kolonialisme baru melalui liberalisasi di berbagai bidang, baik politik maupun ekonomi, terus masuk secara sistematis ke Indonesia. "Mulai dari datangnya VOC hingga penjajahan Belanda. Bahkan lanjut hingga saat ini melalui kolonialisme bentuk baru yang masuk melalui liberalisasi di semua lini, baik politik maupun ekonomi yang dilakukan secara sistematis oleh para kapitalis neo-liberal yang memang wataknya predatorik," kata LaNyalla.
LaNyalla juga mengungkapkan bahwa setelah Perang Dunia II usai, negara-negara maju terus berusaha menguasai negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia, dengan menyusun strategi kolonialisme baru. Tanpa penjajahan fisik, mereka berusaha menguasai negara-negara berkembang dengan cara yang lebih halus melalui paradigma neo-liberalisme.
“Para pendiri bangsa tahu persis bahwa hanya Pancasila yang dapat mengantarkan bangsa ini berdaulat dan berdikari. Tetapi, Soekarno akhirnya kalah melawan hegemoni barat tersebut,” jelasnya.
Senator asal Jawa Timur ini menanyakan kepada mahasiswa apa yang dihasilkan oleh reformasi hingga saat ini. Apakah kehidupan ekonomi rakyat semakin membaik? Menurut LaNyalla, oligarki yang kaya raya membiayai politik mahal, sementara rakyat semakin miskin dan tertindas. “Indonesia semakin terperosok dalam cengkeraman kapitalis. Sumber alam diangkut, produk jadi kembali masuk ke Indonesia, dan keuntungan mereka dimasukkan lagi ke Indonesia sebagai tawaran utang dan penanaman modal asing,” ujarnya.
LaNyalla menekankan bahwa sejak reformasi dan amandemen konstitusi, perekonomian Indonesia diserahkan kepada pasar bebas, yang tidak memberikan dampak nyata bagi rakyat. Dana perlindungan sosial seperti bansos dan subsidi semakin besar dari tahun ke tahun, sementara investasi asing tidak memberikan dampak positif yang dirasakan rakyat.
Di akhir sesi, LaNyalla mengajak mahasiswa untuk membaca kembali pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa, menghayati pengalaman mereka sebagai bangsa terjajah, dan menemukan kesadaran untuk kembali pada jati diri asli Indonesia. Ia menegaskan bahwa sistem demokrasi Pancasila dan ekonomi Pancasila adalah jalan yang paling sesuai dengan watak dasar manusia Indonesia.
"Karena itu, saya mengajak semua elemen bangsa, untuk kita kembali ke Konstitusi asli, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli," ungkapnya.
LaNyalla menambahkan bahwa MPR harus dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara, yang menentukan arah perjalanan bangsa. “Bukan seperti hari ini, di mana penentunya adalah Partai Politik yang berkoalisi dengan Presiden terpilih,” tegasnya.
Dalam dialog dengan mahasiswa, LaNyalla juga sepakat bahwa beberapa kebijakan pemerintah perlu dikritisi dan dibenahi, termasuk program makan bergizi gratis yang tidak sesuai dengan harapan di lapangan. Ia juga mendukung program pendidikan gratis sebagai prioritas utama dibandingkan makan gratis.
Hadir dalam kegiatan tersebut Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, di antaranya BEM Universitas Airlangga (Unair), BEM Unesa, BEM UWKS, BEM UHT, BEM Fisip UHT, BEM Unitomo, BEM UIN Sunan Ampel Surabaya, BEM Ubhara, dan Sapma Pemuda Pancasila Surabaya, serta Plt. Ketua Umum Kadin Jatim Diar Kusuma Putra. Hadir juga sebagai narasumber Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim M. Agus Diah Muslim.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
