Repelita Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkap rentetan kekerasan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di masa lalu. Sejumlah peristiwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat hingga kini belum diusut tuntas, dengan dugaan pelaku berasal dari kalangan militer.
Salah satu peristiwa yang disoroti adalah tragedi 1965, di mana sekitar 3 juta orang dibunuh. Selain itu, kasus penembakan misterius yang disebut menewaskan ribuan orang, serta peristiwa Tanjung Priok yang menelan 79 korban jiwa. Tragedi Talangsari pada 1989 juga menjadi sorotan dengan jumlah korban mencapai 246 orang.
KontraS juga menyinggung kekerasan yang terjadi pada 1998, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian, dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, tercatat ada 33 orang tewas. Puluhan ribu korban juga jatuh dalam operasi militer di Aceh, ribuan orang terbunuh di Papua, serta di Timor Leste saat masih menjadi bagian dari Indonesia.
Selain mengkritik tindakan aparat di masa lalu, KontraS juga menyoroti sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Menurut mereka, DPR justru berpotensi membiarkan kekerasan oleh militer terjadi kembali di masa depan.
“@DPR_RI yang dimandatkan menjadi wakil rakyat bukannya melindungi malah kembali terlibat dalam potensi kekerasan TNI di masa depan sebab perluasan kewenangan TNI,” tulis KontraS dalam akun X resminya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok