KLH Awasi Gunung Geulis Golf dan Summarecon Bogor, Dampak Hulu DAS Bekasi Disorot

Top Post Ad

 

Repelita Bogor - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memasang papan pengawasan operasional dan pembangunan di objek wisata Gunung Geulis Golf & Resort serta Summarecon Bogor. Dua kawasan tersebut diminta untuk memperbaiki kondisi lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan langkah ini diambil setelah bencana banjir melanda Bekasi, Jawa Barat, pada awal Maret 2025. Ia menilai salah satu penyebab utama banjir adalah perubahan bentang alam di hulu DAS Kali Bekasi.

"Kejadian banjir itu membuat kami melakukan evaluasi total terkait landscape yang ada di DAS Bekasi," ujar Hanif saat ditemui di Bogor.

Ia menjelaskan bahwa luas total DAS di hulu Kali Bekasi mencapai 28 ribu hektare. Namun, saat ini luas lahan hutan di wilayah tersebut hanya sekitar 4 ribu hektare atau sekitar 3,35% dari keseluruhan DAS Bekasi yang membentang dari hulu hingga hilir seluas 145 ribu hektare.

Baca Juga

• Jabatan Teddy di Luar 15 Lembaga yang Boleh Dijabat TNI Aktif, Said Didu: Harus Pensiun
• Penghentian Proyek Strategis Nasional Berisiko Ganggu Kepercayaan Investor
• Perjalanan Spiritual Celine Evangelista: Tangis Haru Saat Cium Kakbah
• GEGER Kapolres Ngada Nonaktif Diduga Pesan Anak di Bawah Umur lewat Aplikasi MiChat

Angka tersebut jauh dari standar ideal, mengingat luasan hutan di kawasan DAS seharusnya mencapai 30% dari keseluruhan wilayah untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana.

"Oleh karena itu, langkah pengawasan harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi hutan di DAS hulu. Selanjutnya, tim pengawas dan para ahli akan meneliti secara lebih detail langkah-langkah apa yang harus diambil," jelasnya.

Hanif menambahkan bahwa kegiatan operasional di kawasan Gunung Geulis Golf tetap diperbolehkan dengan syarat mematuhi rekomendasi KLH. Pihak pengelola harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh para ahli untuk mengembalikan fungsi ekologis wilayah tersebut.

"Jika wilayah itu seharusnya bisa menyerap air dalam jumlah tertentu, maka teknologi dan pengelolaannya harus diperketat agar tetap dapat menjalankan fungsi tersebut. Jadi bukan berarti harus dibongkar, melainkan direvitalisasi sesuai dengan kebutuhan lingkungan," tandasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok