Ketua Komisi I DPR RI Bahas RUU TNI dengan Presiden Prabowo, Bivitri Susanti: "Tidak Ada Checks and Balances"

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dikabarkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sehari sebelum pengesahan Revisi UU TNI. Utut mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, berbagai hal dibahas, termasuk RUU TNI yang menjadi sorotan publik.

“Iya (bahas RUU TNI). Banyak lah diskusi, banyak hal,” kata Utut.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki keberatan terkait RUU TNI yang akan segera dibahas dalam sidang paripurna DPR.

Baca Juga

• Dokter Tifa Ungkap Dugaan Ijazah Palsu Jokowi dengan Bantuan Kecerdasan Buatan (AI)
• Ray Rangkuti Sentil Jokowi: "Kesabaran Ada Batasnya, Ambisi Juga Ada Batasnya"
• Bisnis Keamanan Polri Berkembang Pesat Pasca Penghapusan Dwifungsi ABRI
• Paket Misterius Berisi Kepala Babi Dikirim ke Kantor Tempo, Pemred Laporkan ke Bareskrim

Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyoroti ketiadaan mekanisme checks and balances dalam proses pengesahan RUU TNI. Melalui cuitan di akun X pribadinya, Bivitri menyatakan bahwa perintah dari komandan untuk RUU TNI ini sudah mutlak dan tidak mempertimbangkan prinsip keseimbangan kekuasaan.

“Perintah komandan untuk UU TNI memang sudah jelas sejak kemarin :)),” tulisnya dikutip Jumat (21/3/2025).

Bivitri menegaskan bahwa ketiadaan checks and balances dalam proses ini merupakan indikasi kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Msh percaya ada checks and balances? Masih blm percaya demokrasi Indonesia blm mundur?,” tuturnya.

Pernyataan Bivitri ini semakin menguatkan kritik publik terhadap proses pengesahan RUU TNI yang dinilai kurang transparan dan partisipatif. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok