Repelita Jakarta - Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Putusan ini menguatkan vonis banding yang menghukum SYL 12 tahun penjara atas kasus korupsi di Kementerian Pertanian pada 2020–2023.
Penolakan kasasi ini juga memperbaiki redaksi putusan terkait uang pengganti yang harus dibayarkan oleh SYL. Berdasarkan putusan kasasi Nomor 1081 K/PID.SUS/2025, SYL diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar AS, dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas untuk negara. Jika tidak dibayarkan, ia akan menjalani hukuman tambahan lima tahun penjara.
Putusan kasasi ini diputuskan oleh majelis hakim yang diketuai Yohanes Priyana dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono, serta panitera pengganti Setia Sri Mariana.
Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman SYL menjadi 12 tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti yang sama dengan keputusan kasasi.
Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lebih ringan, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. SYL juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp14,14 miliar ditambah 30.000 dolar AS subsider dua tahun penjara.
Dalam kasus ini, SYL terbukti melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar dari pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Uang tersebut dikumpulkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021–2023, Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2023, Muhammad Hatta. Keduanya berperan sebagai koordinator pengumpulan uang dari jajaran pejabat eselon I untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga SYL. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
