Repelita Jakarta - Langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merekrut sebelas kader PSI ke dalam Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 menuai kritik tajam. Kritikus politik Faizal Assegaf menuding tindakan tersebut sebagai bentuk kolusi dan nepotisme.
"Raja Juli selaku Menhut tertangkap basah melakukan kolusi berjamaah dengan politisi kardusan PSI," tegas Faizal lewat akun X miliknya, Senin 10 Maret 2025.
Faizal menggambarkan para kader PSI yang direkrut sebagai "kawanan hyena lapar" yang hanya ingin menguras uang rakyat melalui pembagian jabatan.
"Kawanan hyena lapar hasil ternakan Mulyono, tampil rakus menguras uang rakyat dengan modus bagi-bagi jatah jabatan," sindir Faizal.
Ketua Umum Partai Negoro itu juga menilai praktik ini mencerminkan watak politik yang busuk dan memalukan. PSI disebutnya hasil binaan Mulyono alias mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Kalian layak diangkut oleh rakyat dan dibuang ke kebun binatang," tegasnya.
Struktur Tim FOLU Net Sink 2030 tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan No 32/2025. Dalam keputusan ini, 11 kader PSI masuk dalam tim tersebut.
Mereka adalah Andy Budiman sebagai Dewan Penasehat, Kokok Dirgantoro sebagai anggota bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Endika Fitra Wijaya sebagai Staf Kesekretariatan bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Sigit Widodo sebagai anggota bidang Peningkatan Cadangan Karbon, dan Rama Hadi Prasetya sebagai Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon.
Nama lainnya adalah Furgan Amini Chaniago sebagai anggota bidang Konservasi, Nandya Maharani Irawan sebagai Staf Kesekretariatan bidang Konservasi, Andi Syaiful Oeding dan Yus Ariyanto sebagai anggota bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta Nurtanti dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.
Penunjukan kader PSI dalam tim ini menuai pertanyaan publik yang menilai adanya kepentingan politik di balik kebijakan tersebut. Kritik terhadap kebijakan Raja Juli Antoni terus mengemuka, mempertanyakan transparansi dalam rekrutmen tim yang seharusnya berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
