Repelita Jakarta - Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mengungkapkan gagasannya untuk menciptakan partai super terbuka di Indonesia. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Kamis (6/3/2025)
Jokowi menyebut gagasan tersebut telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang kini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
"Kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka," kata Jokowi.
Istilah "Partai Super Tbk" pertama kali muncul dalam wawancara Jokowi dengan Najwa Shihab pada 11 Februari 2025. Dalam wawancara tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa ia menginginkan partai politik yang bersifat terbuka dan dimiliki oleh seluruh anggotanya, bukan hanya segelintir elite.
"Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk (terbuka). (Partai) yang dimiliki oleh seluruh anggotanya," ujar Jokowi.
Dalam dunia bisnis, istilah "Tbk" merujuk pada perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik. Jokowi berusaha mengadopsi konsep ini dalam dunia politik, di mana semua anggota partai memiliki hak yang sama dalam menentukan kebijakan dan kepemimpinan.
Tidak lama setelah pernyataan tersebut, PSI mengumumkan perubahan sistem kepemilikan partai melalui unggahan di akun Instagram resmi @psi_id pada 22 Februari 2025.
PSI mengumumkan bahwa partai kini menjadi "PSI Perorangan", dengan sistem kepemilikan yang sepenuhnya dimiliki oleh anggota, bukan oleh keluarga atau elite tertentu. PSI juga mengadopsi sistem "One Man, One Vote", yang memungkinkan setiap anggota memilih ketua umum secara langsung.
Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan ketua umum terpilih memiliki legitimasi lebih kuat, karena mendapat mandat langsung dari anggota partai.
"PSI mencoba terus beradaptasi sesuai tuntutan zaman. Jika dalam dunia bisnis ada konsep TBK (terbuka), maka PSI akan menjadi partai yang ‘super Tbk’," ujarnya.
Jokowi berharap gagasan partai politik yang lebih transparan dan demokratis ini tidak hanya diterapkan oleh PSI, tetapi juga oleh partai-partai lainnya. Menurutnya, partai modern harus memiliki mekanisme yang terbuka, baik dalam pemilihan pemimpin maupun dalam pengelolaan organisasi. "Kalau semua partai terbuka, bagus. Jadi partai modern," ujar Jokowi.
Namun, gagasan ini mendapat tanggapan beragam dari elite partai politik. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, mempersilakan jika Jokowi ingin membentuk partai baru.
"Ya ini kan sah-sah saja setiap orang berhak membuat partai politik di Indonesia asalkan memenuhi syarat-syarat, syarat-syaratnya terpenuhi," kata Adies di DPR RI, Jakarta.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan bahwa pembentukan partai politik tidak bisa disamakan dengan mendirikan perusahaan.
"Enggak bisa misalnya sekarang mau bikin partai, tapi polanya bukan pola undang-undang di kita. Kan ada wacananya menggabungkan seperti Partai Super Tbk, kayak gitu, ya ini kan bukan perusahaan," ujar Cucun.
Meski demikian, Cucun menekankan bahwa semua pihak, termasuk Jokowi, memiliki hak untuk membentuk partai politik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
