Berikut berita yang telah disesuaikan dengan judul yang Anda pilih:
Repelita Jakarta - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo mulai geram dengan berbagai tudingan dari politikus PDIP yang terus diarahkan kepadanya.
Terbaru, politikus PDIP Deddy Sitorus menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu hukum Hasto Kristiyanto, menyebut adanya utusan yang dikirim untuk membatalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDIP.
Jokowi pun bereaksi dengan mengaku tidak tahu siapa sosok yang disebut sebagai utusannya itu. Ia meminta PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan tersebut.
"Nggak ada (komentar). Ya harusnya disebutkan siapa biar jelas. Nggak ada," kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.
Jika benar ada utusan yang mendatangi PDIP sebelum pemecatannya, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengiriman utusan tersebut. Ia menilai tidak ada urgensi baginya untuk melakukan hal tersebut.
"Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu. Coba logikanya. Saya sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Tapi ada batasnya," tutur mantan Wali Kota Solo itu.
Sebelumnya, tudingan bahwa Jokowi mengirim utusan sebelum pemecatan disampaikan oleh Deddy Sitorus. Bahkan, ia juga menyebut bahwa utusan tersebut meminta Hasto Kristiyanto mundur dari jabatan Sekjen PDIP.
Menurut Deddy, utusan itu menemui petinggi PDIP pada 14 Desember 2024.
"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu, ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi," kata Deddy.
Deddy juga mengungkapkan bahwa utusan tersebut turut menyampaikan adanya sembilan kader PDIP yang ditarget oleh aparat penegak hukum.
"Ada sekitar sembilan orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," ungkapnya.
Ia menilai bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku adalah bentuk kriminalisasi hukum.
"Tersangkanya Mas Hasto jelas merupakan bentuk politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini," ujar Deddy.
Di sisi lain, Jokowi juga mendapat tuduhan dari PDIP sebagai dalang pelemahan KPK. Dalam sebuah video yang beredar, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa dalang utama revisi UU KPK bukan PDIP, melainkan Jokowi.
Menurut Hasto, revisi itu dilakukan untuk melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang saat itu maju dalam Pilkada.
Ia mengaku sempat berbicara dengan Jokowi mengenai kemungkinan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara.
Hasto mengingatkan Jokowi bahwa jika Gibran dan Bobby menjadi wali kota, mereka otomatis akan menjadi pejabat negara dan berada dalam sorotan publik, yang dapat meningkatkan risiko gratifikasi dan suap.
Hasto menuturkan bahwa saat itu Jokowi tampak termenung setelah mendengar peringatannya terkait kerawanan politik tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
