Repelita Jakarta - Pemilihan Hotel Fairmont sebagai lokasi rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI dalam pembahasan RUU TNI menuai sorotan.
Sutradara film 'Sayap-sayap Patah', Denny Siregar, menyindir keputusan tersebut dengan menyoroti harga menginap di hotel mewah itu yang bisa mencapai Rp3 juta per malam.
"Jangan diprotes lah anggota DPR ini, kawan-kawan," ujar Denny di Instagram pribadinya @dennysiregar.
Ia menyinggung gaya hidup para wakil rakyat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
"Mereka kan capek. Butuh hotel seharga Rp3 juta per malam," ucapnya.
"Biar tidurnya nyenyak karena semua buat rakyat yang masih susah makan," tandasnya.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont Jakarta.
Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa aturan DPR memungkinkan rapat legislatif berlangsung di luar Kompleks Parlemen Senayan, asalkan mendapatkan izin dari pimpinan DPR.
Ia juga menyebut bahwa Hotel Fairmont dipilih karena adanya kerja sama yang memberikan potongan harga bagi DPR.
Selain itu, Indra mengungkapkan bahwa intensitas pembahasan RUU TNI yang tinggi menjadi alasan utama perlunya tempat yang mendukung kelancaran diskusi.
Namun, publik mempertanyakan keputusan ini, mengingat tarif kamar di hotel bintang lima tersebut berkisar antara Rp2,6 juta hingga Rp4,6 juta per malam.
Menanggapi kritik soal penggunaan anggaran, Indra menekankan bahwa meskipun DPR juga terkena kebijakan efisiensi, masih ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk pembahasan undang-undang yang dianggap strategis.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pasal yang dinilai krusial ikut dibahas, termasuk aturan mengenai tugas pokok TNI, penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga sipil, serta batas usia pensiun.
Keputusan ini terus menjadi sorotan, terutama dari kelompok masyarakat sipil yang khawatir revisi RUU TNI akan membuka ruang lebih besar bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
