Hasto Kristiyanto Sebut Surat Dakwaan KPK Banyak Manipulasi Fakta Hukum

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan surat dakwaan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak memanipulasi fakta hukum. Hal itu disampaikan Hasto menjelang sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Hasto, yang mengenakan rompi oranye, tiba di ruang sidang didampingi oleh salah satu anggota tim kuasa hukumnya, Ronny Talapessy. Ia mengaku, sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU KPK ini merupakan momentum yang ditunggunya.

Baca Juga

• GEGER Dikelola WN China, Wakapolda Sulut Ngaku Tak Tahu Lokasi Tambang yang Dijaga Personelnya adalah Ilegal
• Hasto Kristiyanto Tunjuk Febri Diansyah sebagai Juru Bicara Tim Hukum, Connie Rahakundini Singgung Mega Korupsi
• Kasat Narkoba Bone Dicopot, Diduga Minta Uang Damai Rp70 Juta ke Keluarga Pelaku
• BEREDAR KABAR Ijazah Jokowi Diduga Palsu, Rismon Hasiholan: 100 Miliar Persen Tidak Asli?

"Akhirnya momentum yang saya tunggu tiba, proses persidangan terhadap kasus hukum yang dipaksakan oleh KPK bisa dimulai pada hari ini," kata Hasto kepada wartawan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Hasto mengaku percaya terhadap independensi lembaga peradilan. Ia berharap pengadilan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan terhadap dirinya. "Sikap saya tetap tidaklah berubah bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik," tegas Hasto.

Hasto mengaku telah membaca dengan cermat surat dakwaannya. Menurutnya, surat dakwaan tersebut hampir semuanya merupakan produk daur ulang dari perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. "Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum. Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkracht," pungkas Hasto. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok