Repelita Jakarta - Filipina dan Indonesia, dua negara yang sering disebut sebagai "kakak beradik" dalam sejarah politik, kembali menunjukkan kemiripan dalam dinamika kekuasaan. Setelah Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina, ditangkap atas perintah ICC karena tuduhan pelanggaran HAM berat, sorotan kini beralih ke Indonesia, di mana mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tekanan serupa.
Menurut M. Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebangsaan, Filipina telah menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam gerakan rakyat atau "people power." Gerakan rakyat di Filipina yang berhasil menumbangkan Ferdinand Marcos pada 1986 menginspirasi gerakan reformasi di Indonesia yang menjatuhkan Soeharto pada 1998. Kini, gelombang perubahan serupa mulai terasa di Indonesia, terutama dengan memburuknya kondisi ekonomi, maraknya kasus korupsi, dan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.
Rodrigo Duterte ditangkap setelah ICC mengeluarkan perintah penahanan terkait tuduhan pembunuhan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Presiden Filipina saat ini, Marcos Jr, mengklaim tidak terlibat dan hanya menjalankan perintah ICC. Sementara itu, di Indonesia, Jokowi dan putranya, Gibran, menghadapi desakan untuk dimakzulkan dan diadili. Gibran, yang kerap dijuluki "Samsul" dan "Fufufafa" karena kontroversi dan isu cacat moral, terus digoyang oleh opini publik.
Seperti halnya Sara Duterte, Wakil Presiden Filipina yang akhirnya dimakzulkan oleh DPR Filipina, Gibran juga menghadapi tekanan politik yang serupa. Rakyat Indonesia terus mendesak agar Jokowi ditangkap dan diadili atas dugaan pelanggaran HAM dan korupsi selama masa pemerintahannya. Kondisi ini dianggap sebagai "conditio sine qua non" bagi Presiden Prabowo Subianto jika ingin mempertahankan kekuasaannya.
M. Rizal Fadillah menambahkan, konsolidasi perjuangan rakyat di Indonesia diperkirakan akan semakin menguat, sementara konflik di lingkaran elit politik mempercepat proses perubahan. "Filipina dan Indonesia merupakan sesama negara ASEAN yang saling mempengaruhi. Duterte diadili oleh ICC, Jokowi pun data kejahatan HAM untuk kasus KM 50, 21-22 Mei dan Kanjuruhan mestinya sudah terdaftar pada ICC. Semua tinggal tunggu waktu," tulisnya.
Netizen pun ramai memberikan tanggapan terkait situasi ini. "Filipina sudah bergerak, kapan Indonesia? Jokowi dan Gibran harus bertanggung jawab," tulis @ReformasiNow. Sementara itu, @PolitikWatch berkomentar, "Prabowo harus berhati-hati, jika tidak ingin bernasib seperti Marcos Jr."
Filipina dan Indonesia, sebagai sesama negara ASEAN, terus saling mempengaruhi dalam dinamika politik. Nasib Rodrigo Duterte dan Sara Duterte di Filipina mungkin akan diikuti oleh Jokowi dan Gibran di Indonesia. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
