Repelita Jakarta - Aktor Fedi Nuril kembali menyoroti proses pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fedi mempertanyakan apakah DPR telah melanggar Pasal 96 ayat (4) UU No. 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Fedi mencatat bahwa hingga UU TNI disahkan, DPR tidak mengunggah rancangan peraturan tersebut di laman resminya. “Sampai dengan UU TNI disahkan, DPR RI tidak mengunggah Rancangan Peraturan Perundang-undangan TNI di laman resminya,” ujar Fedi di X @realfedinuril (20/3/2025).
Ia kemudian meminta tanggapan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie mengenai hal tersebut. “Apakah menurut Prof, DPR telah melanggar Pasal 96 ayat (4) UU No. 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?” tandasnya.
Pertanyaan Fedi ini muncul sebagai respons terhadap cuitan Prof. Jimly yang menyatakan bahwa pengesahan UU TNI tidak memiliki masalah substantif. “UU TNI hari ini disahkan DPR dalam rapat yang dihadiri oleh pemerintah,” kata Prof. Jimly.
Dari segi isinya, kata Prof. Jimly, tidak ada permasalahan pada UU tersebut seperti yang banyak disalahpahami publik. Apalagi dikaitkan dengan dwifungsi TNI seperti masa orde baru. “Ribut-ribut soal ini cuma tentang cara dan timing pembahasan serta komunikasinya ke publik yang terkesan kurang. Selamat,” sebutnya.
Seperti diketahui, setelah melalui sejumlah polemik dalam perjalanan pembahasannya, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga tampak menghadiri rapat paripurna. Diantaranya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Pengambilan keputusan itu merupakan tahapan pembicaraan tingkat II dalam proses legislasi, setelah RUU tersebut disetujui dalam pembicaraan tingkat I oleh Komisi I DPR RI yang membidangi urusan keamanan, pertahanan, dan informasi digital. Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto pun menyampaikan laporan pembahasan RUU TNI.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa revisi UU TNI mencerminkan komitmen kuat terhadap profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara yang tidak berpolitik dan tidak berbisnis. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perubahan pada Pasal 2 butir d yang menegaskan jati diri TNI sebagai tentara profesional.
Selain itu, Pasal 39 tetap melarang prajurit aktif untuk berpolitik praktis, menjadi anggota partai politik, berbisnis, serta mengikuti pemilu. “DPR dan pemerintah juga sepakat mempertahankan Pasal 47 ayat 1 yang mewajibkan prajurit aktif TNI yang menduduki jabatan sipil untuk mengundurkan diri atau pensiun. Artinya, aturan ini tetap konsisten melarang dwifungsi TNI,” ujar Hasanuddin.
Menurutnya, kekhawatiran publik mengenai ekspansi militer dalam jabatan sipil juga tidak beralasan. Justru, revisi UU TNI memperketat aturan dengan melakukan limitasi terhadap instansi yang dapat diisi prajurit aktif. “Penambahan lima institusi dalam Pasal 42 ayat 2 bukanlah bentuk ekspansi, melainkan pembatasan terhadap pos-pos yang dapat diisi prajurit aktif,” imbuhnya.
“Lima institusi tersebut, yakni pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung, memang memiliki keterkaitan dengan sektor pertahanan dan kemampuan teknis kemiliteran,” kuncinya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
![[BREAKING NEWS] RUU Polri Viral, Warganet Khawatirkan Pasal Penangkapan Tanpa Batas Waktu](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tESLs9Anu7reNWKh_nUWkU_NnAgaHcs3p8zNUy2avC4ac74f3RXxOzrwhtsNz93iljrCMB3kdLYZmcTw_Mfi9GiuIPCC8rHLTUbZBAdhXIEejwIqAYx5kSk4JVvcjvbS1QWAbJ8lEV4BZAFrxNqsg_IC3JObT3EEKr_vqxyy3l6-XzGtCKbuTc6UgLvljJVw=w680)
