Repelita Jakarta - Kepolisian menerjunkan 894 personel gabungan untuk mengawal aksi demo para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di depan Gedung DPR, Senin.
Demo ini dilakukan sebagai respons atas keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024.
"Jumlah personel pengamanan 894 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi.
Dia mengatakan pihaknya juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR, tergantung pada situasi di lapangan saat aksi berlangsung.
"Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan," ujarnya.
Susatyo mengimbau para peserta aksi untuk melakukan unjuk rasa dengan santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum," ucapnya.
Dalam agenda yang beredar, rencana aksi demo ini akan digelar di tiga lokasi, yaitu di Gedung DPR, Kantor Kementerian PANRB, serta Istana Negara.
"Mendesak Menpan RB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024," demikian tertulis dalam agenda aksi demo yang beredar.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkapkan alasan di balik keputusan pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi 2024.
Pengangkatan CPNS yang sebelumnya dijadwalkan Maret, diundur menjadi Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK yang semula direncanakan pada Oktober 2025, diundur ke Maret 2026.
"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," kata Rini dalam keterangan resminya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
