Dua Anggota Ditlantas Polda NTT Dipecat karena Pelanggaran Kode Etik Seksual

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Dua anggota Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keduanya, yakni Brigpol L dan Ipda H, dipecat karena terbukti melanggar kode etik dengan melakukan hubungan seksual sesama jenis.

"Dijatuhi sanksi setelah terbukti melakukan hubungan seksual sesama jenis atau disorientasi seksual," kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, kepada redaksi, Sabtu, 22 Maret 2025.

Sanksi dijatuhkan setelah digelar sidang Komisi Kode Etik Polri yang berlangsung di Ruang Direktorat Tahti Polda NTT pada Kamis, 20 Maret 2025.

Baca Juga

• Setelah Kepala Babi, Tempo Kembali Diteror dengan Bangkai Tikus, Kunto Aji Beri Dukungan
• PGRI Tegaskan Tidak Membela Oknum Guru Viral Berinisial S
• Ifan Seventeen Siap Mundur dari Jabatan Dirut PFN Jika Ada Pengganti yang Lebih Kompeten
• Dosen UGM Kritik Respons Hasan Nasbi Soal Teror Kepala Babi: "Ini Normalisasi Ancaman Kebebasan Pers"

Dalam sidang sesi pertama yang berlangsung pukul 09.00 hingga 11.00 WITA, Brigpol L yang merupakan anggota Ba Ditlantas Polda NTT terbukti mengalami disorientasi seksual. Brigpol L melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta beberapa pasal dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

"Hal yang memberatkan adalah ketidakjujuran terduga dalam pemeriksaan dan perbuatannya yang mencoreng citra Polri. Sidang memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan PUT KKEP/13/III/2025," kata Henry.

Di sesi berikutnya yang berlangsung dari 11.00 hingga 13.00 WITA, sidang KKEP juga memutuskan pemberhentian terhadap Ipda H, anggota Ps. Pair Fasmat SBST Ditlantas Polda NTT, dengan alasan yang serupa.

Tak hanya itu, Ipda H juga tidak menjaga keutuhan rumah tangga yang memperburuk citra Polri. "Meskipun terduga memiliki rekam jejak baik selama 19 tahun dinas, sikap tidak kooperatif dan perbuatannya menjadi pertimbangan dalam sanksi PTDH yang dijatuhkan, sesuai keputusan PUT KKEP/12/III/2025," kata Henry. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok