Driver Ojol jadi Target Salah Sasaran Represif Aparat saat Demo RUU TNI, Legislator PDIP: Ngawur!

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mengecam keras tindakan represif aparat terhadap demonstran dan seorang driver ojek online (ojol) yang menjadi korban salah sasaran saat aksi penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Bonnie menilai tindakan aparat yang menggunakan kekerasan berlebihan itu tidak beralasan dan melampaui batas.

"Saya mengecam keras tindakan aparat yang melakukan kekerasan bahkan sampai berlebihan. Ada satu rekaman saya lihat satu demonstran dikeroyok polisi. Itu berlebihan dan ngawur," ujar Bonnie Triyana kepada wartawan, Jumat.

Peristiwa itu terjadi saat aparat tengah memukul mundur massa aksi dari depan Kompleks MPR/DPR menuju kawasan Senayan. Seorang driver ojol yang sedang mangkal di trotoar sekitar Senayan tiba-tiba menjadi sasaran aparat karena diduga sebagai mahasiswa pendemo.

Driver ojol tersebut mengalami luka di bagian kepala akibat dipukuli dengan pentungan dan ditendang oleh beberapa polisi. Video yang memperlihatkan kejadian kekerasan itu pun viral di media sosial, memicu kecaman dari berbagai pihak.

Tindakan represif aparat juga terjadi di Semarang. Seorang mahasiswa mengaku menjadi korban pemukulan oleh aparat keamanan ketika mengikuti demonstrasi RUU TNI di depan kompleks Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. Mahasiswa tersebut dipukul di bagian kepala dan kaki hingga tersungkur.

Baca Juga

• 3 Humor Gus Dur Tentang Tentara yang Sangat Lucu, Mengundang Tawa dan Pencerahan
• Gigin Praginanto Kritik Penunjukan Pengurus Danantara: "Orang Titipan Semua, Bikin Indonesia Makin Gelap"
• RUU Polri Dinilai Ancam Eksistensi Pasukan Khusus TNI, Selamat Ginting Khawatir Kopassus Tak Lagi Dibutuhkan
• Sutisna Kritik Kinerja Menteri Kabinet Prabowo: Banyak Kebijakan Tidak Pro-Rakyat dan Komunikasi yang Buruk

Bonnie mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, mahasiswa selain memiliki kemampuan akademik, juga diharapkan memiliki kepekaan sosial dan kritis terhadap situasi yang tengah berkembang di negara ini.

"Dalam demokrasi, mahasiswa memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Mereka bukan hanya berperan dalam dunia akademik, tetapi juga sebagai elemen penting dalam pembangunan sosial dan politik bangsa," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum seharusnya dapat mengelola situasi dengan cara yang terukur dan proporsional, bukan dengan kekerasan yang berlebihan.

"Beri mereka ruang dialog. Dan aparat semestinya bisa mengelola persoalan ini secara terukur. Jangan asal main gebuk, apalagi keroyokan," ungkap Bonnie.

Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan dan kepemudaan meminta agar pimpinan Polri memberi arahan yang baik kepada jajarannya di lapangan. Bonnie mengingatkan agar aparat bertindak dengan bijak serta mengedepankan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya.

"Terlepas apa pun isu yang dibawa adik-adik mahasiswa dalam aksinya, aparat diharapkan mengedepankan prosedur operasional standar (SOP) dalam setiap penanganan aksi demonstrasi," pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok