Repelita Jakarta - Pembahasan Revisi UU TNI yang dilakukan DPR RI bersama pemerintah di hotel menuai reaksi negatif dari masyarakat. Pilihan lokasi tersebut dinilai sebagai upaya untuk menciptakan ruang nyaman bagi kompromi, sekaligus menghindari pengawasan publik.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menduga alasan Komisi I DPR dan pemerintah memilih hotel sebagai tempat rapat adalah untuk memudahkan proses kompromi. "Kompromilah yang biasanya jadi tahap puncak proses pembahasan legislasi khusus terkait dengan isu-isu krusial," kata Lucius.
Ia menegaskan bahwa pemilihan hotel bukan sekadar untuk mencari kenyamanan beristirahat, melainkan untuk menciptakan ruang tertutup yang memudahkan kompromi. "Memilih rapat di hotel bukan karena sekadar ingin cari tempat yang nyaman untuk beristirahat, tetapi mereka justru cari tempat nyaman untuk berkompromi," lanjutnya.
Lucius menjelaskan bahwa kompromi antara DPR dan pemerintah berpotensi terganggu jika rapat dilakukan di Kompleks Parlemen. "Jurnalis dan masyarakat sipil bakal memelototi pembahasan berbagai daftar inventaris masalah di RUU TNI," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kompromi akan lebih mudah dilakukan di tempat tersembunyi, karena memungkinkan adanya transaksi yang tidak terpantau publik.
Menurut Lucius, RUU TNI sejak awal fokus pada upaya yang menguntungkan militer, seperti perluasan penempatan prajurit di lingkup sipil dan penambahan usia pensiun. "Pengaturan yang condong menguntungkan TNI itu bukan terkait penguatan profesionalitas, tetapi justru terkesan ingin mengembalikan kejayaan TNI masa Orba melalui dwifungsi ABRI saat itu," katanya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
