Repelita Jakarta - Wasekjend DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyoroti eksistensi mafia migas di Pertamina pasca-pembubaran Petral pada 2015. Menurutnya, meskipun pembubaran Petral sempat memberikan optimisme dalam pemberantasan mafia migas, nyatanya kasus yang membelit Patra Niaga menunjukkan bahwa mafia migas masih ada di lingkungan Pertamina.
“Bolehkah saya bertanya, apakah bisa dimaknai hanya locus kejahatannya saja yang pindah, tapi ‘pemainnya’ sama? Atau jangan-jangan banyak oknum di Pertamina yang bekerja untuk mafia migas. Perlu diungkap dan Pertamina harus bebas dari cengkeraman mafia migas,” ungkap Didik melalui akun X pribadinya pada Rabu (5/3/2025).
Sementara itu, Anggota DPR Benny K Harman, mengungkapkan tiga masalah utama dalam penanganan kasus korupsi di Pertamina. Keterangan tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung di Komisi III DPR RI.
Tiga masalah yang diungkap Benny K Harman dalam rapat tersebut antara lain terkait mark up harga impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), upgrade blending BBM dari pertalite menjadi pertamax, dan mark up pada kontrak pengiriman dengan tambahan biaya ilegal sebesar 13-15 persen per kapal.
“Dari situ kita bisa berimajinasi siapa saja aktor utama yang terlibat dalam korupsi di Pertamina ini. #RakyatMonitor,” ujar politisi Demokrat tersebut melalui akun X pribadinya.
Kejaksaan Agung sendiri hadir dalam rapat Komisi III DPR RI untuk memberikan penjelasan mengenai penanganan sejumlah kasus korupsi besar, termasuk yang melibatkan Pertamina. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
