Repelita Jakarta - Kader Partai Demokrat, Benny K Harman, mengkritik dominasi kepolisian dalam berbagai jabatan di luar institusi mereka. Ia menyebut Indonesia sebagai negara polisi karena banyaknya anggota kepolisian yang menduduki posisi di berbagai lembaga dan kementerian.
"Negara Polisi. Polisi ada di mana-mana," ujar Benny melalui unggahannya di platform X.
Benny mengingatkan kembali semangat reformasi 1998 yang menjadi tonggak perubahan besar di Indonesia. Ia menyoroti perjuangan yang penuh darah dan air mata, di mana salah satu tuntutan utamanya adalah menolak dwi fungsi ABRI, termasuk larangan bagi polisi dan tentara untuk menduduki jabatan sipil.
"Reformasi 1998 yang penuh darah, keringat, air mata, dan nyawa itu menghasilkan: Pasal 10 ayat 3 Tap MPR No.7/2000 yang dipertegas dalam UU Polri/2002 Pasal 28 ayat 3 menyebut Anggota Polri dilarang menduduki jabatan di luar kepolisian," tegasnya.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui bahwa sejumlah anggota Polri saat ini memang menempati posisi di berbagai kementerian dan lembaga. Namun, ia menegaskan bahwa penempatan tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sejumlah perwira kepolisian diketahui menduduki jabatan di berbagai instansi, termasuk Badan Pangan Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Kritik terhadap fenomena ini terus mencuat di masyarakat, mengingat reformasi 1998 bertujuan untuk menghapus peran ganda aparat keamanan dalam ranah sipil. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
