Repelita Jakarta - Tudingan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus bahwa mantan Presiden Joko Widodo mengirim utusan untuk meminta Hasto Kristiyanto mundur dari posisi Sekjen DPP PDIP memicu reaksi beragam. Jokowi sendiri membantah tudingan tersebut dan menantang Deddy untuk mengungkap siapa sosok utusan yang dimaksud.
Ketua Umum Pasbata (Pasukan Bawah Tanah) David Febrian meminta Deddy Sitorus untuk menunjukkan bukti yang jelas atas pernyataannya. Menurutnya, tudingan tanpa dasar hanya akan memperkeruh situasi politik.
"Kalau memang benar ada perintah seperti yang disampaikan Deddy Sitorus, tunjukkan siapa yang memberi instruksi itu dan siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan itu. Jangan hanya membuat fitnah yang merugikan banyak pihak, terutama Pak Jokowi," kata David dalam konferensi pers di Jakarta.
Deddy sebelumnya mengungkap bahwa pada pertengahan Desember 2024, ada seorang utusan yang menemui jajaran PDIP. Utusan tersebut meminta Hasto mundur serta meminta PDIP tidak memecat Jokowi. Namun, Deddy tidak mengungkapkan siapa utusan tersebut.
"Sekitar tanggal 14 Desember, ada utusan yang menemui kami, yang memberi tahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi. Selain itu, disebutkan ada sekitar sembilan orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," ujar Deddy dalam pernyataannya.
David menegaskan bahwa klaim semacam ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan tidak boleh digunakan sebagai alat politik yang dapat merusak stabilitas. Jika tidak terbukti, menurutnya, tudingan ini hanya akan memperkeruh suasana politik yang sudah cukup dinamis.
Di sisi lain, David berharap Jokowi dapat menikmati masa purna tugasnya di Solo dengan tenang tanpa gangguan isu politik yang tidak substansial.
"Semua presiden itu punya tujuan membangun bangsa. Jangan hanya dilihat kekurangannya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Biarkan Pak Jokowi menjalani masa pensiunnya dengan tenang," kata David.
Ia juga mengajak para politikus untuk menyambut era baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Ini adalah era perubahan, di mana koruptor yang merugikan negara harus diungkap dan ditindak tegas. Ini harus didukung demi kepentingan bersama," tutupnya.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok