Deddy Corbuzier Dikecam Netizen: "Bela Revisi UU TNI, Kritik Dibilang Ilegal"

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Staf Khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier menjadi sorotan setelah membela revisi Undang-Undang (UU) TNI.

Sejumlah netizen memberikan respons negatif terhadap pernyataannya, bahkan ada yang menyerukan cancel culture.

“Bisa kali orang ini dicancel culture,” kata seorang warganet.

Netizen juga mempersoalkan pernyataan Deddy yang menyebut aksi interupsi aktivis saat rapat Panja Komisi I DPR RI membahas revisi UU TNI sebagai tindakan ilegal.

“Kritik dibilang tindakan ilegal,” kata warganet lainnya.

Ada pula yang menyebut Deddy sebagai seorang pendengung yang terus menjilat penguasa.

“Jilat terus,” kata warganet.

“Jilat terus, makin naik tuh jabatan,” ujar warganet lainnya.

Deddy Corbuzier melalui akun Instagram @dc Kemhan membuat video yang viral. Dalam video tersebut, ia merespons upaya KontraS yang masuk ke Hotel Fairmont Jakarta saat anggota DPR sedang rapat membahas revisi UU TNI.

Deddy menyebut aksi KontraS sebagai tindakan ilegal dan melanggar hukum.

Baca Juga

• Dokter Tifa Soroti Mega Korupsi di Indonesia: "Jokowi Tak Akan Tenang Sepanjang Hidupnya"
• DPR dan Pemerintah Bahas RUU TNI di Hotel, Formappi: "Cari Tempat Nyaman untuk Berkompromi"
• Serukan Penolakan RUU TNI, Bintang Emon: "Jangan Paksa Pisau Jadi Pulpen"
• Denny Siregar Sindir Pemerintah dan DPR: "Apa Sulitnya Jadi Orang Baik?"

“Hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa.

Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindakan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun.

Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik. Atau masukan yang membangun tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam proses demokrasi,” kata Deddy Corbuzier dalam videonya.

Deddy juga membela revisi UU TNI dan menegaskan bahwa rapat tersebut resmi dan konstitusional.

“Tapi gini, aku mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin, itu adalah resmi dan konstitusional. Dan tidak lagi membahas hal-hal seperti Dwifungsi TNI.

Bahkan bapak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin itu sudah menegaskan berkali-kali bahwa Dwifungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu, arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada.

Dan rapat kemarin, juga dihadiri oleh fraksi DPR dengan lengkap, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil, adalah suara rakyat,” lanjut Deddy Corbuzier.

Dia juga menegaskan bahwa mengganggu jalannya rapat secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, melainkan tindakan ilegal.

“Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan, bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang.

Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar. Kritik, debat, dialog bahkan nyinyiran tapi kami tidak berharap dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif.

Jadi mari kita semua menghormati jalannya proses demokrasi. Dan percayalah bahwa Kementerian Pertahanan, akan selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI,” tandasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok