Repelita Jakarta - Pembentukan Danantara masih terus menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik Rocky Gerung. Respon pasar yang cenderung negatif terhadap kebijakan ini terlihat dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta melemahnya saham-saham bank milik pemerintah. Bahkan, Otoritas Bursa Efek harus turun tangan dengan mengumpulkan para pemimpin emiten besar untuk mencari solusi atas dampak kebijakan ini.
Rocky Gerung menyoroti bagaimana komunikasi publik yang tidak efektif telah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Danantara. "Dalam persepsi publik, hal ini langsung jadi semacam kecurigaan: Apakah itu satu-satunya cara? Apakah ada keyakinan bahwa Indonesia akan terang-benderang setelah Danantara ada? Intinya tuh, komunikasi publik ini harus dipahami dengan baik," terangnya.
Meskipun pemerintah telah berulang kali menegaskan bahwa skema Danantara bertujuan untuk mengumpulkan dividen dari BUMN guna dijadikan modal investasi, publik justru melihatnya sebagai instrumen yang berpotensi dikuasai oleh kepentingan tertentu. Kekhawatiran utama yang muncul adalah anggapan bahwa semua BUMN akan disatukan dalam Danantara, sehingga menciptakan ketergantungan yang besar terhadap kebijakan tersebut.
Rocky Gerung mengaitkan hal ini dengan apa yang ia sebut sebagai "Dilema Titanic", di mana sesuatu yang terlihat sangat besar dan kokoh justru menyimpan risiko kehancuran yang tidak terduga. "Kita bisa menyebut ini sebagai ‘Dilema Titanic’ kapal yang sangat kuat justru dianggap tidak mungkin mengalami kegagalan, tetapi pada akhirnya tetap bisa hancur," tuturnya.
Seperti kapal Titanic yang diyakini tidak bisa tenggelam tetapi akhirnya karam, skema Danantara yang digadang-gadang sebagai solusi ekonomi justru dikhawatirkan akan membawa dampak sebaliknya. "Begitu juga dengan Danantara. Modal yang sangat besar selalu dianggap berisiko. Betul bahwa ada prinsip bahwa modal besar berisiko besar, tetapi keuntungannya juga bisa besar," terang Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung, modal yang besar dalam Danantara memang memiliki potensi keuntungan besar, tetapi juga berisiko tinggi. Kegagalan komunikasi dari pihak pemerintah dalam menjelaskan mekanisme dan manfaat dari kebijakan ini semakin memperkuat persepsi bahwa Danantara dapat menjadi instrumen kekuasaan yang menguntungkan segelintir pihak. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok