Repelita Samarinda - Ketegangan memuncak dalam rapat DPRD Samarinda terkait pembangunan megaproyek Teras Samarinda. Sebanyak 84 pekerja proyek belum menerima upah mereka meskipun telah bekerja lebih dari satu tahun. Ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam rapat-rapat pembahasan semakin memperkeruh situasi.
Ketegangan tersebut mencapai puncaknya saat Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meluapkan emosinya dengan melempar nasi kotak ke arah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PUPR Samarinda. Aksi ini menjadi simbol kekecewaan mendalam terhadap lambannya penanganan kasus ini, terutama karena Kepala Dinas PUPR selalu absen dalam rapat-rapat pembahasan.
"Saya marah karena sudah berulang kali rapat ini digelar, tapi tidak ada solusi konkret. Kepala Dinas PUPR tidak pernah hadir! Ini bukan hanya soal uang, tapi soal hak pekerja yang sudah satu tahun lebih menderita," ujar Abdul Rohim.
Ia juga mengkritik sikap Dinas PUPR yang kerap mengirim perwakilan tanpa kewenangan mengambil keputusan. "Untuk apa kita melakukan rapat kalau yang hadir adalah orang-orang yang tidak memiliki wewenang? Kami bisa saja membubarkan pertemuan ini karena tidak ada gunanya," tegasnya.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa kasus ini berpotensi lebih besar dari yang terlihat. "Dari laporan yang kami terima, masih ada puluhan pekerja lain yang juga belum menerima hak mereka. Ini ibarat fenomena gunung es," kata Abdul Rohim.
Menanggapi kemungkinan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD akibat tindakannya, ia menegaskan tidak gentar. "Saya tidak takut. Kalau saya harus menjadi 'tumbal' agar hak pekerja ini segera dibayarkan, saya siap," ucapnya.
DPRD Samarinda kini semakin menekan Pemerintah Kota dan Dinas PUPR agar segera menyelesaikan persoalan ini. Jika dalam waktu dekat belum ada solusi konkret, DPRD mengancam akan mengambil langkah lebih keras. "Kami tidak akan tinggal diam. Kalau dalam waktu dekat upah pekerja masih belum dibayarkan, kami akan mengambil tindakan tegas," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
