Repelita Jakarta - Tiga perwakilan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menerobos rapat tertutup Komisi I DPR yang sedang membahas revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta. Mereka memasuki ruang pertemuan Ruby, tempat rapat berlangsung, untuk menyampaikan penolakan terhadap proses pembahasan yang dinilai tidak transparan.
"Kami menuntut agar proses pembahasan RUU TNI ini dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, bapak-ibu," teriak Wakil Koordinator KontraS, Andri Yunus, memimpin aksi.
Saat Andri menyampaikan orasi, sekelompok pengaman menarik dan menutup ruang rapat. Penjagaan yang awalnya longgar pun berubah menjadi ketat. Andri melanjutkan orasinya di depan pintu Ruby 1, yang telah tertutup rapat.
"Bapak ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, tapi justru mengkhianati rakyat, hentikan pembahasan RUU TNI. Hentikan, hentikan, bapak-ibu. Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup," ucap Andri dengan suara lantang.
Salah satu peserta aksi berusaha menggedor pintu ruang rapat, meski dihalangi petugas. Teriakan "Tolak RUU TNI, Tolak Dwifungsi ABRI, kembalikan TNI ke barak!" menggema. Tidak ada pihak peserta rapat yang menanggapi aksi tersebut. Suara samar-samar dari dalam ruangan mengindikasikan rapat masih berlanjut.
Andri kemudian memberikan keterangan kepada wartawan yang hadir. Ia menyatakan bahwa Koalisi Reformasi Sektor Keamanan merasakan kejanggalan dalam proses pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup.
"Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait pasal dan substansinya. Itu jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia," ujar Andri.
Dia juga menyebut bahwa koalisi telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi I DPR, sekaligus meminta penundaan pembahasan RUU TNI. "Tuntutan kami jelas, untuk menghentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu menunjukkan baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat," tuturnya.
Setelah aksi, tiga perwakilan koalisi dikawal keluar dari ruang dan gedung. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, membantah narasi bahwa pembahasan dilakukan secara terburu-buru untuk mengejar target pengesahan pekan depan.
"Kalau saya, tidak pakai target. Tetapi kalau memang hari ini selesai dan saya anggap kita semua sepakat sudah lebih dari cukup dan baik, ya kenapa tidak?" kata Utut.
Terkait penolakan dari organisasi masyarakat, Utut mewajarkan adanya pihak yang kontra. Namun, ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut seharusnya disampaikan melalui jalur yang tepat.
"Ya boleh, KontraS enggak setuju. Kita undang dia, enggak mau, karena merasa akan jadi stempel saja bahasanya. Mereka menilai yang lebih dibutuhkan sekarang undang-undang yang berhubungan dengan peradilan militer atau pidana," tutur Utut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
