Repelita Jakarta - Rapat kerja Komisi VI DPR RI yang digelar pada Selasa, 11 Maret 2025, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, berubah menjadi ajang perdebatan panas antara dua politisi, yakni Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
Perdebatan ini terjadi terkait kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina yang turut menyeret nama mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Perdebatan bermula ketika Andre Rosiade melontarkan kritik tajam terhadap Ahok. Ia menuding bahwa selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina dari 2019 hingga 2024, Ahok hanya menikmati fasilitas mewah dan gaji besar tanpa melakukan upaya konkret dalam pemberantasan korupsi di perusahaan energi negara tersebut.
"Ahok itu menikmati penghasilan puluhan miliar sebagai Komisaris Utama Pertamina. Tapi, yang dia lakukan apa? Hanya marah-marah, maki-maki pejabat di ruang rapat. Sekarang, setelah Kejaksaan Agung turun tangan, dia ingin jadi pahlawan kesiangan?" ujar Andre dengan nada tegas.
Andre juga menyoroti bahwa Ahok seharusnya melaporkan dugaan korupsi di Pertamina kepada aparat penegak hukum sejak awal, bukan setelah kasus ini menjadi sorotan publik. Ia mempertanyakan urgensi pemanggilan Ahok ke rapat DPR.
"Ngapain kita kasih panggung buat orang yang sudah pensiun dan tidak melakukan apa-apa? Kalau memang dia punya bukti, kenapa dulu tidak disampaikan ke aparat penegak hukum?" kata Andre.
Menanggapi pernyataan Andre, Rieke Diah Pitaloka langsung membalas dengan meminta agar Ahok dipanggil ke DPR untuk memberikan keterangannya secara langsung.
Ia menegaskan bahwa Ahok memiliki informasi penting terkait kasus ini dan keterangannya dapat membantu mengungkap fakta sebenarnya.
"Kalau mau membahas ini secara transparan, panggil Ahok ke sini! Biar dia bisa bicara langsung dan kita semua bisa mendengar apa yang sebenarnya terjadi di Pertamina," tegas Rieke.
Rieke juga menilai bahwa tuduhan yang diarahkan kepada Ahok harus dibuktikan dengan fakta, bukan sekadar opini politik. Ia menekankan pentingnya membuka rekaman rapat dan laporan keuangan Pertamina untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.
Sebelumnya, Ahok telah menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Ia bahkan meminta agar rekaman rapat Pertamina dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya.
"Saya siap dipanggil Kejaksaan Agung. Saya senang kalau sidang ini dilakukan secara terbuka, biar seluruh rakyat Indonesia mendengar apa yang sebenarnya terjadi di Pertamina," kata Ahok dalam pernyataannya pada 28 Februari 2025.
Ahok juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung dugaan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dengan Pertalite yang kini menjadi salah satu isu utama dalam penyelidikan.
Namun, ia mendukung agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan Pertamina, terutama keuntungan yang diraih pada tahun 2024.
"Tolong BPK periksa laporan keuangan Pertamina, cek keuntungan 2024, dan cek pengadaan selama tahun itu. Semua harus transparan," tegasnya.
Perdebatan sengit di DPR ini mencerminkan panasnya polemik terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina. Sementara Andre Rosiade mempertanyakan peran Ahok selama menjabat sebagai Komisaris Utama, Rieke Diah Pitaloka justru meminta agar Ahok dipanggil ke DPR untuk memberikan penjelasan.
Ahok sendiri sudah menyatakan kesiapannya untuk diperiksa Kejaksaan Agung dan meminta agar proses hukum berjalan transparan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
