Repelita, Jakarta - Sederet aset milik Ridwan Kamil, eks Gubernur Jawa Barat, yang rumahnya digeledah KPK, kini menjadi sorotan publik. Penggeledahan yang dilakukan pada Senin (10/3/2025) di rumah Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana No.5, Ciumbeleuit, Bandung, membuat harta kekayaan dan aset miliknya ikut diperiksa.
Ridwan Kamil tercatat memiliki sejumlah tanah dan bangunan dengan nilai total mencapai Rp17,8 miliar, termasuk beberapa properti di Bandung dan Bali. Selain itu, ia juga memiliki berbagai kendaraan mewah, seperti Hyundai SantaFe Jeep 2017 dan mobil listrik Wuling CVT 2022. Tak hanya itu, harta bergerak dan surat berharga miliknya juga tercatat dengan nilai yang signifikan, yakni sekitar Rp1,3 miliar dan Rp880 juta.
Namun, meski berbagai asetnya terungkap, keberadaan Ridwan Kamil pasca-penggeledahan masih misterius. Pada malam hari setelah penggeledahan, sebuah mobil mewah Toyota Alphard terlihat keluar dari kediamannya. Mobil tersebut diketahui milik Ridwan Kamil, namun siapa yang berada di dalamnya tidak dapat dipastikan karena kaca mobil tertutup gelap. Kejadian ini memunculkan spekulasi di kalangan publik mengenai keberadaannya.
Ridwan Kamil sendiri sempat mengeluarkan pernyataan melalui selembar kertas HVS, yang menjelaskan bahwa kedatangan KPK terkait dengan perkara bank BUMD. Ia juga menyatakan kesediaannya untuk kooperatif dalam proses penyelidikan. Meskipun begitu, suasana di sekitar rumahnya tetap mencuri perhatian, dengan parkirnya beberapa mobil mewah dan kendaraan roda dua di sekitar rumah.
Di tengah ketidakpastian, istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, sempat mengunggah cerita di Instagram yang menanggapi isu pengurangan anggaran dalam program makan bergizi gratis yang dikelola pemerintah. Ia menyebutkan rasa kecewanya atas pengurangan anggaran dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per orang.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat yang baru terpilih, Dedi Mulyadi, melakukan pemangkasan anggaran Pemprov Jawa Barat yang dipandang tidak bermanfaat, termasuk anggaran pakaian dinas dan mobil baru untuk gubernur. Pemangkasan ini juga mencakup pengurangan anggaran perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri. Dedi Mulyadi berharap kebijakan efisiensi anggaran ini tidak memengaruhi kinerja Pemprov Jabar dan tetap fokus pada pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
