Anies Baswedan Soroti Revisi UU TNI: "Proses Cepat dan Kurang Transparan, Hasilnya Bisa Tidak Matang"

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan tanggapan terkait revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR. Menurut Anies, proses revisi ini dilakukan terlalu cepat dan terkesan terburu-buru, sehingga wajar jika publik merasa khawatir terhadap hasilnya yang mungkin tidak maksimal.

Anies menyoroti kurangnya keterbukaan dalam pembahasan RUU tersebut, yang berpotensi menghasilkan undang-undang yang tidak matang. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan yang menyangkut institusi strategis seperti TNI seharusnya dibahas secara terbuka agar masyarakat dapat memahami arah perubahan dan memberikan masukan.

"Kebijakan yang menyangkut institusi strategis seperti TNI seharusnya dibahas secara terbuka supaya publik dapat ikut memahami arah perubahan dan memberikan masukan," ujar Anies.

Baca Juga

• Viral Demonstran Duel Lawan Polisi di Aksi Tolak RUU TNI, Netizen: "Gambar Termahal di Era Indonesia Gelap"
• Dandhy Laksono Beberkan Jumlah Jenderal dan Kolonel TNI Berlebih: "Ibarat Perusahaan, Kebanyakan Direktur dan GM"
• Andre Rosiade Kritik Kekalahan Timnas Indonesia: "Indonesia Rindu STY, Evaluasi Segera Dibutuhkan"
• Publik Kecam Pengiriman Kepala Babi ke Tempo, Tokoh NU: "Mirip Orba Berangus Media", Jubir Prabowo Buka Suara

Sebagai contoh, Anies menyebut beberapa kebijakan sebelumnya yang dinilai kurang melibatkan diskusi publik secara matang, seperti UU tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Omnibus Law. Menurutnya, minimnya keterlibatan publik dalam proses pembahasan kebijakan tersebut telah memicu berbagai perdebatan di masyarakat.

"RUU yang tertutup seperti ini berujung pada hasil UU yang tidak matang," tambahnya.

Pandangan Anies ini menyoroti pentingnya transparansi dalam proses legislasi, terutama untuk kebijakan yang berdampak besar pada institusi negara. Ia berharap ke depannya, pembahasan undang-undang dapat dilakukan dengan lebih terbuka dan melibatkan masyarakat secara aktif. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok