Repelita Jakarta - Dalam beberapa bulan terakhir, muncul berbagai kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Sentimen negatif ini dipicu oleh penurunan penerimaan pajak, melemahnya belanja negara, serta dinamika pasar modal yang terlihat mengkhawatirkan. Namun, apakah situasi ini benar-benar menandakan krisis? Ataukah ada realitas ekonomi lain yang menunjukkan bahwa kondisi tidak seburuk yang dibayangkan?
Agusto Sulistio, Pendiri The Activist Cyber dan aktif di Indonesia Democracy Monitor (InDemo), menyoroti hal ini dalam diskusi rutin InDemo pada Jumat (14/3/2025). Menurutnya, meskipun terdapat tantangan, ekonomi Indonesia tidak berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan seperti yang diperkirakan oleh sebagian pihak.
Pasar modal lebih merefleksikan sentimen investor dan prospek korporasi besar, bukan kesejahteraan rakyat secara langsung. Mayoritas masyarakat Indonesia tidak memiliki investasi di bursa saham, sehingga naik atau turunnya indeks tidak serta-merta berdampak pada daya beli mereka.
Fakta bahwa penerimaan pajak Indonesia turun 30-40% dalam dua atau menuju tiga bulan pertama 2025 memang patut dicermati. Namun, penurunan ini lebih banyak disebabkan oleh turunnya harga komoditas ekspor utama, seperti batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO), yang menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar bagi negara.
Pemerintah telah mengumumkan kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp293 triliun dengan mengurangi belanja birokrasi yang dianggap tidak produktif. Pengurangan belanja negara tidak selalu berarti ekonomi melemah, tetapi bisa menjadi strategi efisiensi untuk menghindari pemborosan.
Beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak nyata bagi rakyat perlu disoroti, misalnya Program Makan Bergizi Gratis bagi 82 juta anak sekolah dan ibu hamil, dengan anggaran Rp447 triliun per tahun. Program ini diyakini sebagai langkah penting untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Pemerintah juga telah menandatangani proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas 1 juta barel per hari di Kalimantan dan Sulawesi. Ini bukan hanya akan menekan impor BBM, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi ribuan tenaga kerja lokal.
Dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami inflasi pangan tinggi, Indonesia masih mampu menjaga stabilitas harga beras dan kebutuhan pokok. Data terbaru menunjukkan bahwa harga beras di Indonesia justru lebih rendah dibandingkan Filipina dan Thailand, yang mengalami kenaikan akibat gangguan rantai pasok global.
Agusto Sulistio menegaskan, jika hanya melihat angka penurunan pajak atau turunnya indeks saham, memang mudah untuk menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia sedang menuju kehancuran. Namun, ketika melihat lebih dalam ke sektor riil, kebijakan fiskal, dan program sosial yang berjalan, tampak bahwa kondisi tidak seburuk yang dikhawatirkan.
Indonesia memang menghadapi tantangan besar, tetapi bukan berarti negara ini berada di ambang kehancuran ekonomi. Yang diperlukan saat ini adalah kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten agar perekonomian tetap tumbuh, sekaligus menjaga kesejahteraan rakyat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
