Pramono Anung Patuh pada Pemerintah Pusat, Tak Ambil Pusing soal Pengunduran Pelantikan Gubernur Jakarta

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, menyatakan tidak akan ambil pusing dengan pengunduran pelantikan kepala daerah. Ia mengaku akan tunduk dan patuh pada aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. "Saya ini sebagai pemerintah Jakarta harus tunduk, taat, patuh terhadap pemerintah pusat," kata Pramono di Ancol, Jakarta Utara.

Mantan Menteri Sekretaris Kabinet di era Presiden Joko Widodo itu mengaku paham dengan struktur birokrasi. Sebagai Gubernur Jakarta terpilih, Pramono menyatakan hanya akan menunggu keputusan dari pemerintah pusat. "Mau kapan pun saya monggo," ujarnya.

Baca Juga

• Kasat Narkoba Bone Dicopot, Diduga Minta Uang Damai Rp70 Juta ke Keluarga Pelaku
• BEREDAR KABAR Ijazah Jokowi Diduga Palsu, Rismon Hasiholan: 100 Miliar Persen Tidak Asli?
• Bukti Baru, Ahli Forensik Digital Yakin Ijazah Jokowi Palsu: Font-nya Times New Roman Belum Ada saat Itu
• GEGER Beredar Isu Sri Mulyani Mundur dari Menteri Keuangan, Senyumnya Picu Spekulasi

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa jadwal pelantikan kepala daerah terpilih dari hasil Pilkada Serentak 2024 akan diundur. Rencananya, pelantikan akan digelar antara tanggal 17 hingga 20 Februari 2025. Tito menjelaskan bahwa pihaknya belum menentukan tanggal pasti karena masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui.

Tahapan pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu tiga hari untuk menetapkan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Tito telah berkoordinasi dengan KPU agar tahapan ini dipercepat menjadi satu hari. "Saya tanya KPU kira-kira berapa lama sanggupnya kalau mau cepat. Disampaikan, 'satu hari bisa pak'. Oke, terima kasih, tapi minta agar MK meng-upload penetapannya. Ya ini saya akan datang nanti ke MK untuk menyampaikan itu," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Selanjutnya, Tito juga meminta agar penetapan di tingkat DPRD hingga penyampaian usulan ke Kemendagri dipercepat. Ia memperkirakan dalam waktu lima hari setelah putusan MK, pihaknya sudah dapat menerima usulan tersebut. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok