Repelita, Banda Aceh - Pemerhati politik dan pemerintahan, Risman Rachman, menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Zulfadhli, yang menyebut Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh sebagai “permainan” Wakil Gubernur (Wagub) Fadhlullah (Dek Fadh) dan Bendahara Partai Gerindra Aceh, Teuku Irsyadi, sebagai tuduhan serius yang harus disikapi.
“Bahaya sekali jika tuduhan itu diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat,” ujar Risman dalam keterangannya kepada RMOLAceh di Banda Aceh, Sabtu, 22 Februari 2025.
Menurut Risman, pernyataan Ketua DPR Aceh itu telah jadi perbincangan publik. Pasalnya, pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPR Aceh yang disiarkan secara live melalui YouTube.
“Otomatis kabar itu akan jadi konsumsi publik, sampai ke Mualem yang sedang orientasi (retret) dan menyebar ke berbagai kepala daerah, dan tidak tertutup kemungkinan ikut diketahui oleh petinggi Gerindra,” imbuhnya.
Risman juga mengungkapkan kekhawatirannya jika isu ini akan mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin puluhan tahun antara Partai Aceh dengan Gerindra serta antara Prabowo-Mualem.
“Jika itu diseriusi, efeknya akan mengganggu pembangunan Aceh, padahal Aceh tidak bisa berjuang sendiri. Tidak cukup dengan DPRA, tetapi juga butuh DPR RI, serta dukungan Presiden RI,” jelas Risman.
Dia mengingatkan bahwa sesuai Surat Edaran BKN tahun 2021, surat perintah Gubernur Aceh sudah sesuai. Begitu juga soal paraf, sesuai dengan Pasal 39 huruf (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/2023. Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
Sebelumnya, Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, menyebut SK penunjukan Plt Sekda Aceh, Alhudri, bermasalah dan tidak sah. Zulfadhli menegaskan bahwa semuanya merupakan permainan dari Wakil Gubernur Fadhlullah dan Bendahara Partai Gerindra Aceh, Teuku Irsyadi.
“Ini semua permainan Wakil Gubernur Fadhlullah Dek Fad dari Partai Gerindra. Ini permainan Ketua Gerindra dan Bendahara Gerindra Irsyadi,” kata Zulfadhli pada pelantikan Wakil Ketua DPR Aceh, Jumat malam, 21 Februari 2025.
Zulfadhli mengatakan sudah mengecek kebenaran SK tersebut dan memastikan itu bukan produk dari BKA. “Saya tanggungjawab dengan semua ini. Saya sudah kroscek semua, kop SK ini buka dari BKA, saya bersumpah malam ini kop ini bukan dari BKA. BKA tak pernah memproses SK ini,” kata Zulfadhli.
Zulfadhli menegaskan, DPR Aceh akan mendukung Mualem-Dek Fadh jika mereka mengubah SK tersebut dan memastikan semua yang dikerjakan berdasarkan kepentingan rakyat. Namun, jika melenceng, pihaknya akan menurunkan mereka.
“Kita dukung Mualem-Dek Fadh kalau dia tidak begini lagi kerjaannya, kalau untuk kerja rakyat, dan hubungan eksekutif dan legislatif harmonis kita akan dukung dia. Kalau tidak kita turunkan dia,” tegas Zulfadhli. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
