Repelita Jakarta - Buntut penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam kasus Harun Masiku, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri langsung menginstruksikan kepada kepala daerah kader PDIP untuk menunda ikut retret.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid menilai bahwa secara teknis pemerintahan, retret mengacu pada kegiatan orientasi, pembekalan, dan pelatihan yang diberikan kepada pejabat terpilih, seperti kepala daerah dan menteri, setelah mereka resmi dilantik.
Sementara jika dilihat secara terminologi, retret bertujuan memberi pembekalan kepada para pemimpin dengan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jadi jika berangkat dari spirit Pasal 376 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yaitu agar kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat dibekali dengan pemahaman yang mencakup aspek teori-teori pemerintahan dan konsep otonomi daerah, pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara, maka pada hakikatnya ini merupakan program pemerintah yang urgent serta strategis," ungkap Fahri dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Fahri, program retret ini akan mengafirmasi kepala daerah sebagai "state organizer" dengan aspek wawasan mendalam terkait tugas dan tanggung jawab kepala daerah selaku "top executive", tugas pokok kepala daerah, pemahaman Asta Cita, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah, pengelolaan anggaran daerah, dan ketahanan nasional maupun wawasan kebangsaan.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis.
Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.
Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.
Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retret di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.
Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.
Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.
Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan akademisi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
