Repelita Jakarta - Manuver Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk mengikuti retret yang diselenggarakan pemerintah pusat di Akademi Militer, Magelang, mendapat sorotan tajam.
Larangan tersebut dikeluarkan Megawati setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025. Hasto diduga terlibat dalam kasus suap dan pelarian kader partai banteng, Harun Masiku.
Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Teguh Santosa, menilai langkah Megawati itu sebagai sinyal adanya negara dalam negara, di mana partai seolah memiliki otoritas di atas pemerintahan.
"Perintah Ibu Mega membuat kesan seolah-olah ada negara partai di dalam NKRI. Ini berbahaya karena bisa berdampak buruk pada urusan politik, pemerintahan, dan pelayanan publik," ujar Teguh di acara Sarasehan Alumni Unpad, Jatinangor, Sabtu, 22 Februari 2025.
Menurut Teguh, Megawati seharusnya fokus pada upaya hukum untuk membuktikan bahwa Hasto tidak bersalah, bukan malah mencampurkan hukum dengan politik.
"Sebagai mantan presiden yang ikut melahirkan KPK, Ibu Mega semestinya mengirimkan pesan positif dan konstruktif, bukan memperkeruh keadaan," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah, meski berasal dari partai tertentu, harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
"Kader PDIP tentu paham kisah Bung Karno yang setelah menjadi presiden menyerahkan hidup dan matinya untuk rakyat, bukan untuk partai yang dia dirikan," pungkas Teguh.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
