Repelita, Jakarta - Polemik terkait retreat kepala daerah PDIP di Magelang semakin memanas setelah partai berlambang banteng itu melarang kadernya untuk ikut serta. Langkah ini memunculkan spekulasi tentang hubungan politik yang semakin tegang antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti dinamika ini melalui unggahannya di platform X. Ia mempertanyakan arah politik PDIP ke depan dan menyebut bahwa langkah partai tersebut bisa menjadi penentu dalam konstelasi politik nasional.
"Manuver politik ke depan bakal menarik, akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?" ujar Tommy di X @TOM5helby.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan dukungannya kepada PDIP jika partai tersebut memilih untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Gue jelas ambil posisi di belakang PDIP kalau mereka berani oposisi. Inget, kalo mereka berani oposisi," tukasnya.
Sejauh ini, ramai spekulasi tentang langkah politik PDIP selanjutnya. Apakah partai ini benar-benar akan mengambil sikap sebagai oposisi murni? Atau akan ada kompromi politik di menit-menit terakhir?
Tommy Shelby sendiri menegaskan bahwa drama politik ini belum selesai.
"Drama politik belum selesai. Stay tuned," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis. Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.
Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.
Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.
Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.
Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.
Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.
"Ini tanda politik yang keras dari partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan tirani," ujar Henri di X @henrysubiakto.
Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.
Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.
"Posisi politik PDIP menjadi makin jelas menghadapi situasi negeri ini," kuncinya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
