Repelita Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan respons terkait pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengingatkan agar TNI aktif mundur jika terlibat dalam pemerintahan atau dunia politik. Kemhan dengan tegas menanggapi bahwa mereka tidak memiliki niat untuk mengembalikan dwifungsi ABRI.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Setjen Kemhan), Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas, saat diwawancarai oleh awak media pada Selasa (25/2). Frega menjelaskan bahwa meski Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin belum memberikan pernyataan khusus terkait hal tersebut, Kemhan dan TNI memiliki komitmen untuk tidak mengembalikan dwifungsi ABRI.
"Kementerian Pertahanan dan TNI tidak ada sama sekali niat untuk yang dikhawatirkan masyarakat, bahwa ada dwifungsi TNI atau mengembalikan dwifungsi ABRI," tegas Frega.
Frega menambahkan, prinsip dasar Kemhan dan TNI adalah menjaga kedaulatan negara, yang saat ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi sudah meliputi berbagai dimensi lainnya, seperti kedaulatan biologi, politik, ekonomi, sosial budaya, digital, informasi, dan pangan.
"Apalagi ketika kita bicara misalnya pangan. Ini menjadi isu utama juga berbicara tentang kedaulatan pangan, bagian dari pertahanan nirmiliter," jelasnya.
Frega juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, Kemhan dan TNI bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, melalui kajian yang matang dan mempertimbangkan permintaan dari kementerian atau lembaga negara. "Kami berdiri atas politik negara. Kemhan dan TNI menjalankan politik negara untuk kepentingan bangsa Indonesia," ujarnya.
Sekali lagi, Frega menegaskan bahwa Kemhan dan TNI tidak memiliki niat untuk mengembalikan dwifungsi ABRI. "Sekali lagi, Kemhan dan TNI tidak ada niatan untuk mengembalikan dwifungsi ABRI," tambahnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
