Repelita, Jakarta - Presiden ke-7 RI, Jokowi, membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai inisiator revisi UU KPK. Tudingan tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sebuah video yang beredar.
Jokowi menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasto tidak benar. "Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita," kata Jokowi di Solo, Rabu (26/2). Dalam video yang beredar, Hasto menyebut Jokowi sengaja menginisiasi revisi UU KPK untuk melindungi langkah politik anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, yang ingin mencalonkan diri sebagai wali kota. Hasto menyatakan bahwa revisi UU KPK bertujuan agar keduanya aman dari perkara korupsi jika terpilih.
Dengan tegas, Jokowi membantah tudingan tersebut dan menegaskan tidak ada kaitannya antara revisi UU KPK dan pencalonan anak serta menantunya. "Hubungannya apa coba? Pakai logika dong kita itu. Pake logika, untuk apa, masa untuk menggolkan hal-hal yang kecil, pemilihan wali kota, yang benar aja," ujarnya.
Jokowi menjelaskan bahwa revisi UU KPK dimulai sejak 2015, ketika DPR mengusulkan untuk memasukkan revisi UU tersebut ke dalam program legislasi nasional (prolegnas). Namun, pada tahun-tahun sebelumnya, terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah, sehingga pembahasan tidak dilanjutkan. Revisi baru bisa masuk dalam prolegnas pada 2019 setelah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR.
Jokowi juga menjelaskan bahwa surat presiden (surpres) yang dikeluarkannya terkait RUU KPK bukan atas inisiatifnya, tetapi karena sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR. "Ya surpresnya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju ya presiden kalo tidak (setuju) musuhan dengan semua fraksi dong," ujarnya.
Tudingan yang disampaikan dalam video tersebut mencuat setelah Hasto bercerita soal pertemuannya dengan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, di Universitas Indonesia pada 7 Mei 2024. Saat itu, Novel menanyakan peranan PDIP dalam revisi UU KPK, dan Hasto membantah dengan tegas bahwa PDIP terlibat dalam inisiatif revisi tersebut. Hasto juga menceritakan pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka, di mana Jokowi hendak mencalonkan putranya, Gibran, dan menantunya, Bobby, sebagai wali kota. Hasto menanyakan keseriusan Jokowi, mengingat hal itu bisa menimbulkan risiko korupsi jika keduanya menjadi pejabat negara.
Dalam video tersebut, Hasto juga mengungkapkan percakapannya dengan seorang menteri yang menyebut Jokowi memberi arahan untuk merevisi UU KPK demi melindungi Gibran dan Bobby. "Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan," ujar Hasto.
Netizen pun ramai berkomentar terkait tudingan ini. Salah seorang netizen, @Taufik_123, menulis, "Apakah ini politik dinasti yang melibatkan revisi UU KPK? Kenapa harus membela keluarga sampai segitunya?"
Pernyataan Hasto mengenai Jokowi ini menuai kontroversi dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
